Indonesia Belum Aman Dari Ancaman Negara Lain?

BatasNegeri – Wilayah NKRI hingga kini masih jauh dari rasa aman dari berbagai ancaman luar. Bahkan, ancaman asing kini masih terus terjadi di berbagai wilayah NKRI, baik darat, laut, maupun udara.

Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menjelaskan Indonesia dan Malaysia masih bersengketa soal batas wilayah Camar Bulan (Kalimantan Barat). Sengketa ini sering terjadi di Nunukan (Kalimantan Utara), karena banyak warga di sana yang memiliki KTP ganda.

Selain itu, di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini kerap digunakan anggota kelompok terlarang untuk melakukan penyerangan terhadap aparat. Ada para pendatang di wilayah perbatasan yang terlibat dalam illegal trafficking maupun penyelundupan senjata maupun barang dagang.

“Perselisihan itu harus diselesaikan melalui meja diplomasi, dan tidak boleh dibiarkan berlarut yang hanya merugikan kepentingan kedua belah pihak,” kata Hikmahanto di hadapan peserta Round Table Discussion dengan tema “Wilayah Negara dan Pertahanan dan Keamanan Negara Menurut UUD RI Tahun 1945” yang digelar Lembaga Pengkajian MPR di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Selasa (2/7/2019).

Di wilayah laut Indonesia dan Malaysia juga terlibat dalam overlapping claim karena perbedaan pemakaian peta yang digunakan untuk menentukan batas wilayah suatu negara. Overlapping claim ini juga pernah terjadi antara Indonesia dan Vietnam hingga menimbulkan aksi penabrakan kapal patroli Indonesia oleh kapal Angkatan Laut Vietnam.

Tidak hanya dengan Vietnam dan Malaysia, Indonesia dengan China juga pernah mengalaminya. Indonesia tidak mengakui adanya sembilan garis putus sedangkan China tidak menerima Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

“Kalau sengketa-sengketa ini sampai menyeret emosi masyarakat, pemerintah kedua negara pasti akan lebih sulit menyelesaikan persoalan tersebut. Karena itu, pemerintah harus bertindak cepat dengan penuh kehatian, agar tidak melibatkan emosi warga yang hanya akan memperkeruh suasana,” ujar Hikmahanto.

Presiden Indonesia Institute for Maritime Studies, Connie Rahakundini Bakrie menjelaskan, rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia masih jauh dari harapan. Karena itu, pada periode kedua kekuasaan Jokowi, pemerintah harus bekerja lebih serius mewujudkan impian itu. Caranya tidak hanya dengan mendorong dan mengedepankan angkatan laut, tapi juga angkatan udara dan darat.

Selain itu, keamanan yang dipakai Indonesia sudah ketinggalan zaman. Karena sistem pertahanan keamanan yang dianut bukan berbasis pada ancaman, namun memakai basis anggaran.

“Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia salah satu yang harus segera diwujudkan adalah membetuk pasukan khusus dari trimatra, minimal untuk kawasan tertentu dahulu. Kalau ini saja tak kunjung teralisir maka cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia tidak akan pernah tercapai,” ujar Connie.[*] 

beritacentre