Kadin, Kementan dan BNPP Bahas Pembangunan Ekonomi Perbatasan

BatasNegeri – Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kementerian Pertanian, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengadakan FGD mengenai pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan di wilayah perbatasan Indonesia. FGD tersebut juga dihadiri Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Agung Hendriadi, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro dan Anggota Kelompok Ahli BNPP Sinis Munandar.

Ketua Komite Tetap ICT Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Andi Bachtiar Sirang mengatakan tak hanya ketahanan pangan di wilayah perbatasan yang menjadi fokus, namun juga pembangunan ekonomi pangan di wilayah tersebut yang dapat diwujudkan dengan ekspor.

“Pembangunan ekonomi dan pangan di perbatasan menjadi penting. Sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan mendukung ekspor ke negara tetangga,” terang Andi.

Untuk itu, adanya diskusi ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah dalam rangka memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

FGD itu menghasilkan yang akan disampaikan kepada pemerintah, berisi enam poin, sebagai berikut:

Pertama, direkomendasikan agar Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) untuk mengikut sertakan semua unsur masyarakat yang peduli kepada ketahanan pangan nasional, termasuk didalamnya Kadin Indonesia yang merupakan induk dunia usaha dan satu-satunya tempat bersinerginya para pengusaha

Kedua, perkuatan infrastruktur wilayah perbatasan agar diprioritaskan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pangan diwilayah perbatasan.

Ketiga, mengingat pemerintah dan pengusaha di daerah perbatasan yang lebih tahu situasi dan kondisi wilayah perbatasan masing-masing, maka sudah seharusnya peran Pemerintah Daerah dan Kadin di daerah itu berperan dominan di dalam pembangunan ekonomi dan pangan di Wilayah Perbatasan.

Keempat, pembangunan pangan dan pertanian di wilayah perbatasan meliputi semua sub-sektor yaitu tanaman pangan yang meliputi tanaman padi, pajale dan aneka umbi dan aneka kacang; tanaman hortikultura berupa antara lain: tanaman buah-buahan, sayuran, tanaman obat dan tanaman bunga serta tanaman hias lainnya; peternakan besar dan kecil perlu digalakkan untuk memberikan pendapatan dalam waktu yang relatif singkat.

Selanjutnya, perikanan baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya perlu pula diprioritaskan, terutama di wilayah perbatasan kepulauan yang perbatasannya umumnya pantai dan laut. Serta tanaman perkebunan, termasuk didalamnya: kelapa sawit, kakao, kopi, teh, tanaman rempah dll, perlu dikelola secara menguntungkan rakyat setempat.

Kelima, dari pengalaman pembangunan ekonomi, pertanian dan pangan di wilayah lain di Indonesia yang tambal sulam, maka sedini mungkin perencanaan pembangunan ekonomi dan pangan di wilayah perbatasan sudah melalui telaahan yang mendalam dan berdasarkan data dan kondisi serta potensi masing-masing wilayah perbatasan.

Hendaknya memperhatikan para pelakunya yaitu para petani dan penduduk di wilayah perbatasan masing-masing. Mengingat pula setiap wilayah perbatasan memiliki kreteria berbeda-beda, maka pendekatannya dalam pembangunan ekonomi dan pangan di wilayah perbatasan berpedoman kepada pendekatan wilayah.

Keenam, perkuatan kelembagaan petani dan masyarakat di wilayah perbatasan menjadi sangat penting, agar hasil pembangunan ekonomi dan pangan di wilayah perbatasan tersebut bisa berkesinambungan.

Bentuk-bentuk kelembagaan ekonomi petani dan masyarakat, seperti BUMP-Badan Usaha Milik Petani, BUMR-Badan Usaha Milik Rakyat, dan Koperasi di wilayah perbatasan perlu disosialisasikan dan dibentuk.

Khusus untuk Koperasi hendaknya Koperasi berdasarkan komoditas yang dipusatnya dibentuk Gabungan Koperasi yang tugasnya mencarikan Modal dan Pasar bagi anggotanya.[*]

berbagai sumber