Ini Dia Potensi Ibukota Baru Indonesia

BatasNegeri – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) di Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara yang baru menggantikan Jakarta. Menjadi ibu kota negara, otomatis struktur ekonomi di dua kabupaten itu akan berubah.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Aji Sofyan Effendi kepada IDN Times mengatakan, lima sampai sepuluh tahun itu masih dalam tahap koordinasi dan konstruksi, tapi “saya memperkirakan di atas 10 tahun, baru berubah struktur ekonomi masyarakat Kutai Kartanegara, PPU, dan Provinsi Kaltim secara menyeluruh,” kata Aji.

1. Potensi Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara masih didominasi sektor sumber daya alam

Saat ini potensi ekonomi di kedua kabupaten lokasi ibu kota negara yang baru masih didominasi sektor sumber daya alam.

“Kukar masih didominasi dua leading sektor, minyak dan gas bumi dengan pertambangan, penggalian. Itu yang mendominasi struktur ekonomi Kutai Kartanegara. PPU ada penggalian tetapi tidak sehebat Kukar. Di Kukar, perkebunan juga cukup mendominasi karena ada beberapa wilayah di Kutai pedalaman itu perkebunan kelapa sawit,” katanya.

Sementara di PPU, potensi sumber daya alam (SDA) berupa perikanan serta kelapa sawit juga menjadi pemasukan yang dominan untuk daerah.

“Kelebihan PPU perkebunan kelapa sawitnya cukup dominan. Share perkebunan kelapa sawit cukup besar dalam struktur ekonomi Penajam Paser Utara. Selebihnya memang masih bergerak di sektor barang dan jasa. Perikanan menjadi kelebihan PPU karena dekat laut, jadi potensi perikanan laut sangat luar biasa. Sedangkan di Kukar lebih pada perikanan sungai,” papar Aji.

2. Kutai Kartanegara salah satu kabupaten terkaya di Indonesia

Kutai Kartanegara dikenal sebagai wilayah yang sangat kaya batu bara, minyak dan gas (migas) serta mineral. Tak heran, kekayaan alam ini menjadikan Kukar salah satu kabupaten terkaya di Indonesia.

Pada 2014, APBD Kukar dipatok Rp7,6 triliun, angka yang fantastis untuk sebuah kabupaten.

“Kukar merupakan salah satu kabupaten terkaya di Indonesia karena pernah APBD-nya tembus sekitar Rp7 triliun. Provinsi di Indonesia saja belum tentu tembus Rp7 triliun, lho. Lha itu Kukar, kabupaten,” ucap Aji.

Namun meskipun sangat kaya, di kawasan ini belum ada hilirisasi SDA sehingga tidak ada nilai tambah yang menguntungkan Kukar, namun justru dinikmati oleh daerah lain.

Aji Sofyan menjelaskan, “struktur APDB Kukar masih didominasi dana transfer minyak dan gas bumi, sekitar 80 persen yang berasal dari dana perimbangan, dari transfer APBN dari dana bagi hasil sumber daya alam, minyak dan gas bumi, serta batu bara. Struktur ekonomi ini masih berlangsung sampai saat ini. Jadi ini masih dari industri hulu,” katanya.

Ia menambahkan, “hilirisasi belum ada, jadi value added- nya keluar dari Kutai Kartanegara. Kebanyakan entitas bisnis berada di Kutai Kartanegara, tapi keuntungan uangnya tidak di Kutai Kartanegara, malah ke wilayah lain,” bebernya.

3. Peluang ekonomi di ibu kota baru

Aji menegaskan, setelah ibu kota resmi pindah, pasti kegiatan pertambangan di lokasi tersebut akan terhenti. Selain itu, perkebunan kelapa sawit pun hanya akan bertahan sementara waktu saja.

“Setelah menjadi ibu kota, pasti pertambangan akan terhenti. Tentu sektor barang dan jasa akan mendominasi karena melayani 1,5 juta ASN yang akan eksodus akan memerlukan suplai makanan, sayur-mayur, buah-buahan, tempat tinggal, kuliner, ini yang harus disiapkan,” katanya.

Ia optimistis, PPU dan Kukar dapat mengambil peluang dan menyediakan kebutuhan untuk ibu kota baru. “Wilayah PPU dapat di-setting menjadi supplier industri pangan dan perikanan laut, begitu juga dengan Kukar dengan wilayah yang begitu luas juga bisa menjadi suplai perikanan sungai, dan juga pertanian,” jelasnya.

4. Peluang bisnis untuk masyarakat

Masyarakat dan pelaku bisnis dapat menangkap peluang di masa pembangunan ibu kota negara yang baru. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi para pendatang dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan.

“Usaha kuliner menjadi prioritas, juga tempat tinggal, di sektor masyarakat bisa menyiapkan itu kawasan perumahan. Bisa juga untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Ada kebutuhan sandang, pangan, perumahan, jasa transportasi, dan kebutuhan tenaga kerja akan mendominasi di atas 10 tahun,” katanya. (idntimes)