Mahasiswa Papua Tuntut MRP Pulangkan Mereka ke Tempat Studi

Ratusan mahasiswa Papua melakukan aksi damai di Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kota Raja, Jayapura, Kamis (9/1/2020). Mereka meminta agar MRP memfasilitasi pemulangan mereka ke kota-kota di luar Papua, tempat mereka kuliah selama ini.

Sekitar 150 orang mahasiswa eksodus tersebut adalah bagian dari seribuan mahasiswa Papua yang pada Agustus hingga Oktober 2019 meninggalkan tempat studi mereka karena khawatir menjadi korban persekusi pasca insiden bernuansa rasialis di Surabaya medio Agustus tahun lalu.

Mereka memilih mendatangi kantor MRP lantaran lembaga representasi kultural orang asli Papua itu pasca insiden Surabaya tersebut telah menerbitkan Maklumat No. 5/2019/MRP yang berisi seruan kepada seluruh mahasiswa Papua di seluruh wilayah Indonesia untuk kembali ke Tanah Papua. Mereka menuntut MRP menjalankan mandatnya untuk melindungi hak-hak orang asli Papua.

Dalam orasinya, salah seorang perwakilan aksi damai mengatakan, kedatangan mereka ke kantor MRP untuk menuntut kejelasan, kapan bisa pulang kembali ke kota studi guna melanjutkan pendidikan mereka. MRP harus bertanggung jawab atas terbitnya maklumat eksodus kepada para mahasiswa Papua.

Eko Philipus Kogoya selaku pimpinan aksi damai para mahasiswa tersebut meminta kepada Pimpinan MRP menghadirkan Gubernur Papua dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua untuk ikut menemui mereka di tempat itu. Namun, Ketua MRP Timotius Murib yang menerima mereka, tidak bisa memenuhi permintaan mereka.

“Kami minta Ketua MRP mendatangkan Ketua DPR Papua, tetapi yang datang perwakilannya. Gubernur juga tidak hadir,” kata Eko dengan nada kesal, sebagaimana dirilis jubi.co.id.

Eko Kogoya mengatakan, pihaknya baru akan membacakan pernyataan sikap jika ketiga pimpinan itu (Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua DPRP Jhony Banua Rouw dan Ketua MRP, ) hadir lengkap.

Mereka akan kembali melakukan aksi yang sama pekan depan.

“Jadi, kami memberikan waktu [pimpinan MRP sampai] Kamis depan. Kami harus ketemu pimpinan tiga lembaga,” katanya.[*]