Antisipasi Covid-19 TNI Fokus Jaga Perbatasan Indonesia-Malaysia

Titik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan mendapat perhatian dari TNI untuk antisipasi penyebaran virus Corona. TNI bersiaga, memasang mata di perbatasan untuk memutus rantai penyebaran Corona.

Panglima TNIMarsekal Hadi Tjahjanto mengatakan prajurit TNI dilibatkan dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona di titik-titik perbatasan. Jalur-jalur tikus atau ilegal pun juga turut diawasi oleh prajurit TNI.

“Kemudian saya sampaikan juga bahwa kita juga menggerakkan juga dalam kegiatan ini tenaga non-medis yang hampir setiap malam mereka juga tidak tidur sama dengan yang dilakukan oleh para tenaga medis. Contohnya adalah para prajurit yang memberikan pelayanan yang di dapur umum, baik di RS Atlet, RS yang ada di Pulau Galang, dan termasuk tempat-tempat lain yang memang terkonsentrasi pasukan TNI dalam rangka pengamanan COVID-19. Contohnya adalah perbatasan darat Entikong, Aruk, Badau, Sebatik, Krayan,” kata Hadi dalam rapat dengan Komisi I DPR RI, Rabu (15/4/2020). “Dari seluruh perbatasan di Kalimantan itu, hampir ribuan terdapat jalur-jalur tikus dan yang resmi juga ada, yang resmi saat ini memang dijaga oleh dua yaitu dari TNI dan Tentara Diraja Malaysia. Tiga hari lalu Tentara Diraja Malaysia semuanya ditarik dari pos-pos yang ada di sepanjang perbatasan utamanya adalah pos gabungan TNI dengan tentara Diraja Malaysia,” sebut Hadi.

Meski Tentara Diraja Malaysia menarik pasukannya di perbatasan, prajurit TNI tetap disiagakan di sana. Prajurit TNI diperintahkan untuk mengawasi penyebaran virus Corona yang bisa saja dibawa oleh pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia.

“Namun saya tetap memerintahkan bahwa pos-pos gabungan dan pos-pos jalan-jalan tikus tetap kita jaga sambil menunggu satgas baru, pamtas baru, yang akan masuk ke tempat karena permasalahannya adalah dari data yang kami terima setiap hari ada juga para PMI dari Malaysia yang melalui jalan-jalan tikus dan kita melaksanakan tindakan tersebut dengan cara mereka langsung kita amankan, kita cek suhu tubuhnya, dan kita bawa ke tempat perbatasan yang terdekat dan di sana dilakukan screening, setelah itu baru dilaksanakan tindakan apakah harus diisolasi, apakah harus dikembalikan atau diizinkan ke masyarakat kembali ke kampungnya dengan melaksanakan isolasi mandiri,” ujar Hadi.

Hadi menjelaskan, di perbatasan tersebut juga terdapat permasalahan, antara lain ditutupnya sejumlah pintu perbatasan legal.

“Dari apa yang kita dapatkan di lapangan ada dua permasalahan saat ini juga kita koordinasikan dengan pemerintah daerah, contohnya adalah PMI yang pulang dari Malaysia yang saat itu ada beberapa pintu yang ditutup yang tidak mereka izinkan adalah Dumai, kemudian masuk juga ke wilayah Pekanbaru, hanya diizinkan ke dua tempat, yaitu Tanjung Balai Karimun dan Batam,” ucapnya.

Hadi mengatakan telah berkoordinasi dengan Kemenko PMK terkait pemulangan pekerja migran yang pulang ke Indonesia. Dia berencana menyiapkan kapal untuk bisa mengantarkan para pekerja migran tersebut.

“Saat ini di Tanjung Balai Karimun maupun Batam masih juga ada PMI atau TKI yang kita gunakan bahasa keleleran mereka tidak bisa pulang dan kemarin sudah saya adakan vidcon dengan Kemenko PMK kita siapkan kapal apabila mereka pulang ke Jawa kemudian kita akan informasikan kepada gubernur, pangdam, atau kapolda untuk dilaksanakan isolasi mandiri,” sebut Hadi.

Selain itu, Hadi mengungkapkan telah merombak anggaran TNI untuk penanganan virus Corona. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Hadi mengatur lagi anggaran TNI.

“Dalam upaya penanganan COVID-19, TNI memerlukan anggaran refocusing sebesar Rp 199,8 miliar,” ujar Hadi.

Hadi membeberkan rincian dari refocusing anggaran yang mencapai Rp 200 miliar itu. Kebutuhan Mabes TNI disebut Rp 25,7 miliar, TNI AD sebesar Rp 39,9 miliar, TNI AL sebesar Rp 64,5 miliar, dan TNI AU sebesar Rp 69,5 miliar.

Namun selain refocusing anggaran itu, Hadi menyebut adanya kebutuhan anggaran senilai Rp 3,2 triliun. Anggaran sebesar itu disebut Hadi berkaitan dengan kebutuhan pengerahan personel TNI serta pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit TNI.

“Kebutuhan anggaran selain refocusing belum yang terdukung sebesar Rp 3,2 triliun dengan rincian pertama adalah untuk kebutuhan anggaran pengerahan 95 ribu personel TNI selama 150 hari sebesar Rp 1,46 triliun. Waktu kegiatan selama 150 per hari menjadi 90 untuk operasi kontingensi dan 60 hari untuk tahap rehabilitasi atau rekonstruksi. Dan kedua adalah kebutuhan alat kesehatan untuk rumah sakit TNI sebesar Rp 1,81 triliun,” imbuh Hadi.[*]

detik.com