Pemprov Papua Bahas Pembukaan Aktivitas Lintas Batas Dengan PNG

BatasNegeri – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama Pemerintah Papua Nugini (PNG) mulai membahas persiapan pembukaan aktivitas lintas batas Republik Indonesia (RI)-Papua Nugini (PNG), termasuk penanganan pandemi covid-19 di titik tersebut.

Kepala Dinas Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua Suzana D Wanggai mengatakan, pertemuan tersebut direncanakan berlangung pekan depan di kantor BNPB PLBN Skouw.

“Jika terjadi kesepakatan, aktivitas lintas batas RI-PNG akan dibuka kembali. Tapi terpenting adalah tetap mematuhi protokol kesehatan covid-19,” kata Suzana, Kamis, 18 Juni 2020.

Menurut dia, rencana tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kedutaan Besar Indonesia di Port Meresby.

Suzana mengungkapkan pembukaan aktivitas lintas batas RI-PNG adalah tindaklanjut dari penerapan relaksasi kontekstual pada Pembatasan Sosial Diperketat dan Diperluas (PSDD) di wilayah setempat.

Ia menuturkan, PNG merupakan salah satu negara yang juga terdampak pandemik covid-19. Sebanyak delapan warga positif terjangkit virus korona, namun mereka kini telah dinyatakan sembuh.

“PNG setelah ini menjadi salah satu negara yang zero atau bebas covid-19. Karena itu PNG telah menarik masa darurat covid-19 terhitung sejak Selasa, 16 Juni 2020,” ungkapnya.

Administrator Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Yan Numberi, menambahkan pihaknya akan memperketat warga kedua negara yang hendak keluar masuk di perbatasan dengan hanya mengoperasikan satu pintu.

Pihaknya bahkan akan membatasi bahkan menutup akses pintu masuk tak resmi baik dari darat maupun laut.

“Kami tak ingin di kemudian hari pihak PNG menuntut kita, jika ada warganya yang terpapar covid-19 karena tertular dari kita,” kata Yan.

Yan berharap pembukaan aktivitas di lintas batas negara berdampak positif pada aktivitas perekonomian yang sempat terhenti selama pandemi covid-19.

“Walaupun begitu warga di perbatasan tetap harus menaati protokol covid-19,” jelas dia. (medcom)