Infrastruktur Mendukung Aktivitas Ekonomi di Perbatasan

BatasNegeri – Kehadiran infrastruktur diperlukan untuk mendukung aktivitas perekonomian. Bukan saja di wilayah berkembang, infrastruktur juga dibutuhkan di daerah perbatasan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan dan kesenian.

“Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan bukan untuk keperluan gagah-gagahan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan dengan membangun embrio pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kesenian,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam seminar daring bertajuk Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju, Kamis (17/9).

Seperti infrastruktur Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dibangun di Skouw Yambe, Papua. PLBN itu, lanjut Basuki, merupakan pilot project dengan 456 kios yang sudah siap dimanfaatkan. Ada pula PLBN di Motamasin, Nusa Tenggara Timur yang dilengkapi amfitheater sebagai pertunjukan hiburan dan kesenian.

Basuki mengatakan, tahun 2020-2021 PUPR melalui Direktorat Cipta Karya membangun 11 PLBN Terpadu dengan anggaran Rp. 2,27 Triliun. Satu dari 11 PLBN tersebut yakni PLBN Sota di Merauke sudah rampung karena dibangun sejak 2019 lalu.

Menteri PUPR di Seminar daring bertajuk Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju, Kamis (17/9). Sementara 10 PLBN lain dibangun di Serasan, Kepulauan Riau, dua PLBN yakni Jagoi Babang dan PLBN Sei Kelik berada di Provinsi Kalimantan Barat dan tiga PLBN yakni Long Nawang,  PLBN Long Midang dan PLBN Sei Pancang dibangun di Kalimantan Utara.

Adapun sisanya dibangun seperti PLBN Labang, PLBN Napan serta PLBN Oepoli dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terakhir PLBN Yetetkun yang mulai dibangun tahun ini di Provinsi Papua. Pembangunan 11 PLBN ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Basuki pun menargetkan akhir Desember 2021 nanti semua PLBN rampung. Seminar daring bertajuk Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju, Kamis (17/9). Di samping PLBN, di kawasan perbatasan Kalimantan PUPR juga membangun jalan perbatasan sepanjang 1.910 Km dengan kondisi belum tembus sepanjang 84,05 Km di Provinsi Kalimantan Utara.

Di perbatasan NTT PUPR juga membangun jalan sepanjang 179,63 Km dengan kondisi tembus, dan di Papua dibangun jalan 919,16 Km dengan kondisi menyisakan 179,08 Km belum tembus. Berdasarkata data, selama periode 2016 – 2020, PUPR telah menyelesaikan tahap I pembangunan tujuh PLBN di antaranya di kawasan perbatasan Kalimantan (PLBN Aruk, PLBN Entikong, dan Badau), di kawasan NTT  (PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini), dan kawasan perbatasan Papua (PLBN Skouw) dengan alokasi anggaran Rp. 2.5 triliun. (investor)