PUPR Dukung Pembangunan Infrastruktur di Desa

BatasNegeri – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Tentunya dengan mengintegrasikan dengan program-program prioritas lain seperti lokasi prioritas (Lokpri) Perbatasan, Pusat Kegiatan Strategis Nasional, Kota Kecil, Kawasan Transmigrasi, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Rawan Air dan Sanitasi.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, pihaknya akan melakukan pendekatan pembangunan kawasan perdesaan seperti pembangunan jembatan dan jalan lingkungan. Selain itu pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan pengolahan komoditi unggulan perdesaan.

“Dukungan pembangunan infrastruktur di kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mempertahankan nilai budaya dan berorientasi pada peningkatan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), di kawasan perdesaan,” kata Hadi melalui keterangan tertulisnya, Rabu (18/11).

Dikatakan Hadi, dukungan infrastruktur PUPR terhadap pengembangan PPKT menyasar Peningkatan Ekonomi Kawasan seperti program packing house, sarana pengolahan hasil, cold storage, dan pergudangan. Sementara sasaran lainnya yakni pemenuhan standar pelayanan minimum kawasan seperti air minum, pengolahan sanitasi, limbah, dan persampahan.

“Untuk mendorong percepatan pertumbuhan kawasan tersebut dibutuhkan keterpaduan implementasi program yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga (K/L) seperti Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pariwisata, Perindustrian, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),” ujar Hadi.

Sementara itu, Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Suhajar Diantoro menambahkan, terkait Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Tahun 2020- 2024 harus mencerminkan semangat kedaulatan negara.

“Salah satu arah strategis pengelolaan batas wilayah negara adalah mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan antar negara,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Muhammad Yusuf, memaparkan langkah-langkah percepatan Investasi pariwisata bahari di kawasan PPKT. “Kita juga memfasilitasi percepatan perizinan dan menyusun konsep pengembangan pariwisata bahari pada PPKT yang telah disertifikasi,” tutur Yusuf. (borneo24)