Jokowi Gunakan Pendekatan Kesejahteraan untuk Masalah Papua

BatasNegeri – Presiden Joko Widodo disebut menggunakan pendekatan kesejahteraan ketimbang keamanan untuk mengatasi kompleksitas permasalahan di Papua. Namun, kelompok kriminal bersenjata (KKB) selalu menegasikan upaya itu.

Hal itu dikatakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang juga Mantan Panglima TNI, Moeldoko, merespons adanya ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada 1 Desember.

“Sebenarnya dari awal Pak Jokowi pendekatan penyelesaian Papua lebih dititikberatkan pendekatan kesejahteraan, prosperity approach. Buktinya apa, buktinya satu, membangun berbagai infrastruktur agar tidak ketinggalan,” ujarnya saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Kemudian, Jokowi juga mengupayakan pendekatan ekonomi yang muaranya adalah kesejahteraan rakyat Papua. Misalnya saja bahan bakar minyak (BBM) satu harga, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

“Pertanyaanya kenapa masih ada korban? Begini, ada upaya yang sistematis dari pihak kelompok bersenjata untuk satu, menekan, meneror kepada masyarakat. Kenapa demikian, karena masyarakat tidak boleh sejahtera,” tuturnya.

KKB, ucap Moeldoko, tak ingin melihat rakyat Papua sejahtera. Sebab kalau mereka sudah sejahtera maka pengaruh KKB akan hilang dengan sendirinya. Alhasil gerak langkah KKB juga semakin sempit.

“Contohnya jalan yang sedang dibangun diganggu dan bahkan beberapa orang menjadi korban. Itu salah satu indikator. Masih ada pembakaran sekolah, itu indokator. Karena tidak menginginkan masyarakatnya menjadi berpihak kepada TNI – Polri,” ucap Moeldoko.

Negara, lanjut Moeldoko, memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya. Karena itulah negara tidak bisa diam ketika warga di Papua terus-terusan diganggu KKB. Oleh sebab itu, pengerahan pasukan TNI-Polri menjadi sangat diperlukan.

“Maka masih diperlukan pasukan di sana. Itu sebenarnya tujuannya. Kita kesana bukan dalam rangka apa, dalam rangka melindungi masyarakat jangan sampai mereka hidupnya menjadi tidak tentram, tidak aman dan seterusnya. Karena apa? Karena di Papua itu bukan hanya masyarakat Papua tapi juga berbagai masyarakat ada di sana maka tugas negara untuk melindungi semuanya,” ungkap dia.

“Jadi jangan salah bahwa pendekatan selama ini dititikberatkan pada pendekatan kesejahteraan. Itu lebih diutamakan daripada pendekatan keamanan,” tutup Moeldoko. (okezone)