BNPP Matangkan Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Nasional di Batas Negara

BatasNegeri – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri terus mematangkan rencana pembangunan kawasan strategis nasional soal perbatasan negara. Rencana pembangunan ini diharapkan segera disetujui Presiden Joko Widodo agar dapat dikerjakan pada 2021.

“Kami sedang menyusun rencana induk tahap akhir perbatasan negara, targetnya selesai dalam satu minggu ke depan. Kita berharap akan ditandatangani dan akan menjadi pedoman mengelola pembangunan di perbatasan negara dari tahun 2020 sampai tahun 2024,” ujar Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020, secara virtual, Rabu, 2 Desember 2020.

Suhajar mengatakanBNPP juga merancang pembangunan puluhan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) hingga empat tahun mendatang. PLBN tersebut diharapkan menjadi sentra ekonomi baru dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Sampai 2024 kita merancang ada 24 PLBN dan anggaran 2021 masih terkonsentrasi untuk covid-19 serta pemulihan ekonomi. Seluruh kekuatan negara dialokasikan untuk penanganan covid-19 karena keselamatan rakyat adalah kepentingan tertinggi,” ungkap Suhajar.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah Arif (Kemenkop UKM) Rahman Hakim mendukung upaya BNPP membangun wilayah perbatasan di penjuru Tanah Air.Kemenkop UKM telah mengembangkan koperasi serta UKM di wilayah perbatasan dan terpencil.

“Kami mendukung dan siap bersinergi untuk pembangunan wilayah perbatasan. Pada 2020 sampai 2024 ini pengembangan koperasi dan UKM akan diteruskan di wilayah perbatasan,” kata Arif.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dadang Rizki Ratman juga mendukung pengembangan wilayah perbatasan, khususnya pada sektor pariwisata. Menurut dia, pengembangan pariwisata di wilayah perbatasan harus lebih memperhatikan masyarakat sekitar agar menjadi pelaku usaha.

Di samping itu, Dadang menyampaikan pemasaran dan pengembangan destinasi wisata di daerah harus memperhatikan 3A, di antaranya akses transportasi, atraksinya, wisata alam, dan budaya. Selanjutnya, amenitas atau fasilitas pendukung, seperti sarana prasarana, listrik, air minum, dan lain sebagainya.

“Dari semua hal itu apa dulu yang harus disiapkan? Menurut saya, SDM lebih penting, kita punya tempat bagus , tapi kalau SDM tidak mengelola, sayang,” ujar Dadang.

Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Gunawan turut mendukung pembangunan wilayah perbatasan, khususnya dalam pembangunan kawasan ekonomi. Rencana pengembangan ini diharapkan membuat wilayah perbatasan menjadi lumbung pangan dan ekonomi bagi bangsa Indonesia. (medcom)