Butuh Terobosan Untuk Bangun Perbatasan

BatasNegeri – Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI (Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia) Ir. Restuardi Daud, M.Sc menekankan perlunya terobosan dalam membangun wilayah perbatasan NKRI yang berbasis potensi dan karakteristik sebagau kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

“Ke depan perlu terobosan untuk membangun perbatasan berbasis potensi dan karakteristik masing-masing lokasi prioritas (lokpri) sebagai suatu kawasan pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Restuardi Daud dalam rapat terbatas BNPP RI, Jumat (11/12/2020) lalu di Jakarta.

Ardi, sapaannya, mengatakan bahwa lokpri dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu lokpri pemerataan, lokpri pertumbuhan, dan lokpri afirmasi. Oleh karena itu,  dia mengingatkan pentingnya suatu strategi yang spesifik dan terintegrasi sebagai suatu kawasan. 

“Untuk mensinergikan pembangunan infrastruktur dengan bergeraknnya kegiatan ekonomi kawasan melalui investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat,” ujarnya dalam rapat bertema Perumusan Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan Menuju Beranda Depan NKRI.

Ardi yang hadir bersama Sekretaris BNPP RI, Dr. Suhajar Diantro, M.Si, menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan rapat tersebut, karena sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun perbatasan selama ini. 

Dalam rapat terbatas itu, Prof. Dr. Martani Huseini yang hadir sebagai narasumber ahli, memaparkan tentang strategi membangun kerjasama lintas stakholder dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di kawasan perbatasan.

Ia menekankan pentingnya innovation dan collaboration governance dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan. Karena dalam pembangunan wilayah perbatasan ini memerlukan sinergi stakeholder lintas sektoral.

Pengajar dari Universitas Indonesia itu menyampaikan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan NKRI, khususnya di desa-desa potensial, memerlukan dukungan dan komitmen berbagai pihak yang dikenal dengan pentahelix, yaitu pemerintah pusat/daerah, masyarakat, pelaku bisnis, akademisi dan media.  (timesindonesia)