BatasNegeri – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pembentukan Kementerian Investasi dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) nantinya akan diubah menjadi Kementerian Investasi.
Terkait rencana pembentukan Kementerian Investasi, ternyata itu adalah janji Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada periode keduanya. Pembentukan Kementerian Investasi diinginkan Jokowi karena melihat nilai ekspor dan investasi di Indonesia yang tak kunjung mengalami peningkatan.
Alasan di balik pembentukan Kementerian Investasi
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Jokowi pernah menyampaikan keinginannya membentuk Kementerian Investasi dan Kementerian Ekspor sendiri pada 2019. Keinginan itu muncul lantaran masalah besar dalam investasi serta ekspor yang masih dialami Indonesia.
Menurut Jokowi, ekspor dan investasi di tanah air masih kecil dibanding negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, hingga Vietnam. Ia tak ingin ketertinggalan itu terus berlarut.
“Saya sudah sampaikan baru seminggu yang lalu dalam forum rapat kabinet, saya bertanya apakah perlu dalam situasinya seperti ini yang namanya menteri investasi dan menteri ekspor, khusus,” kata Jokowi dalam sambutan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2019, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (12/3/2019).
Dalam forum tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyampaikan kejengkelannya karena dalam kondisi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, Indonesia harusnya bisa menarik masuk investor. Namun, hal itu tidak terjadi, justru para investor malah masuk ke Vietnam.
Negara-negara di Uni Eropa juga menjadi kiblat Jokowi untuk membentuk Kementerian Investasi dan Kementerian Ekspor secara terpisah.
“Dari sisi kelembagaan memang kita harus memiliki Menteri Investasi dan Menteri Ekspor. Dua menteri. Tapi nanti kalau sudah ada menteri juga gak nendang yang salah kita semuanya,” ujarnya saat itu. (idntimes)
More Stories
Proyek Basilika dan Gereja di IKN Telan Anggaran Rp 704,9 Miliar
RI Gandeng 10 Negara Perangi Penangkapan Ikan Ilegal
Pengelolaan Perbatasan RI-PNG Jadi Sorotan Utama di Sidang JBC ke-38