KST Papua Sudah Banyak Melakukan Pelanggaran HAM

BatasNegeri – Rentetan kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Sebab, aksi kekejaman KKB akhir-akhir ini kerap menyasar masyarakat sipil bahkan orang asli Papua (OAP) yang menjadi korban teroris KKB semakin berjatuhan.

Menanggapi hal itu, Sekjen Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI), Arip Nurahman, mengecam tindakan brutal teroris KKB. Disamping itu, dia juga mempertanyakan suara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang seolah diam melihat aksi kebrutalan yang dilakukan KKB terhadap warga sipil.

“Kami mengutuk keras aksi KKB yang semakin mendobrak nilai-nilai kemanusiaan dengan membunuh masyarakat sipil bahkan orang asli Papua. Kita tidak boleh membiarkan KKB leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror kepada masyarakat,” ujar Arip dalam keterangannya, Senin (14/6/21).

“Disaat seperti ini, kami juga menyayangkan dan mempertanyakan sikap Komnas HAM yang seolah menutup mata melihat kekejaman KKB. Padahal kekejaman yang dilakukan teroris KKB adalah masalah kemanusiaan,” lanjutnya.

Menurutnya, Komnas HAM sebagai lembaga setingkat lembaga negara lainnya yang fokus terhadap masalah kemanusiaan harus intensif bersuara membela hak-hak masyarakat sipil di tanah Papua untuk dapat keluar dari ancaman dan teror yang dilakukan KKB.

“Komnas HAM sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penanganan terhadap pelanggaran HAM harusnya lebih responsif terhadap permasalahan saudara-saudara kita masyarakat Papua yang menjadi korban dari aksi kebrutalan KKB,” tegas Arip.

Menurutnya, sebagai kelompok teroris, KKB selalu melakukan cara kekerasan dalam menjalankan misinya. Dia juga mengatakan bahwa selama ini KKB kerap meneror dan menanam ketakutan kepada masyarakat. Selain itu, teroris KKB juga sangat membahayakan bagi kedaulatan negara.

“Aksi Teroris KKB memang sudah melewati batas. Kami sangat geram karena kelompok teroris KKB melakukan aksi dengan cara yang sangat kejam dan tidak berkeprikemanusiaan,” imbuh Arip.

Arip juga mengatakan bahwa sikap tegas sudah tepat dilakukan pemerintah karena upaya diskusi dan diplomasi dalam menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua telah dilakukan pemerintah sejak era Presiden BJ Habibie hingga Presiden Joko Widodo, tapi tak membuahkan hasil.

“Kami melihat pemerintah selalu menginginkan jalur damai. Namun jalur damai selama ini terbukti tidak bisa menghentikan kebrutalan KKB, mengingat pendekatan damai yang selama ini sudah diupayakan pemerintah selalu mendapat penolakan. Karena itu, negara telah menunjukkan sikap tegas,” jelas Arip. (sindonews)