14 April 2024

batasnegeri.com

Membangun Indonesia dari Pinggiran

ILUSTRASI

Anggota DPD RI Suarakan Kebutuhan Perumahan Warga Perbatasan

BatasNegeri – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, H Sukiryanto mengatakan bahwa masyarakat berpendapatan rendah (MBR) khususnya Daerah Perbatasan yaitu Entikong Kabupaten Sanggau sangat membutuhkan perumahan subsidi.

“Waktu saya kunjungan ke entikong, dan berdikusi dengan dewan disana. Bahwa masyarakat disana sangat mendambakan rumah subsidi,” Kata Sukiryanto. Jumat 15 Oktober 2021

Sukiryanto yang juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) menjelaskan bahwa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau subsidi perumahan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Karena di entikong saja, kurang lebih 500 masyarakat berpendapatan rendah yang mengharapkan rumah subsidi,” ujarnya.

Senator Asal Kalimantan Barat (Kalbar) ini mengatakan bahwa persoalan seperti inilah yang harus kita jembatani, karena sesuai dengan amanah undang-undang hunian layak huni ini merupakan kewajiban Negara.

Kemudian, Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan pembangunan dibeberapa daerah Kabupaten Sanggau.

“Di pancur aji kurang lebih 200 unit, dibelakang perumahan kejaksaan juga ada 200 unit. Dan ini kita mau memulai pembangunan di wilayah perbatasan khususnya entikong,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melontarkan surat pengajuan kepada Direktur Jendral (Dirjen) Pembiayaan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Agar pada anggaran 2022 bisa membantu memasukan 500 kuota khusus MBR perbatasan.

“Mudah-mudahan ini bisa terlaksana, karena kita ketahui dimasa pandemi ini pada anggaran 2021 saja kita masih kekurangan jadi bertahan saja sudah syukur,” ungkapnya.

Namun, Sukiryanto tetap berharap pembangunan rumah subsidi ini bisa dilanjutkan dan dipertahankan.

Menurutnya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau subsidi perumahan ini bisa dikolaborasikan dengan kerjasama antara Pemerintah, Developer, serta Bank yang ditunjuk Pemerintah. Sehingga bisa meminimalisir persamalah-permasalahan, yang bisa menghambat realisasinya.

“Kenapa harus dipertahankan karena hal ini betul-betul menyentuh masyarakat, dan di Negara kita FLPP ini sudah menjadi percontohan Negara lain yang harus kita banggakan. Artinya program pemerintah sekarang baik Presiden maupun PUPR sebagai pelaksana ini sudah bagus,” tegasnya.

Tak hanya itu, Ia juga berharap mengenai program bedah rumah juga bisa lebih merata dan tidak tertumpu disatu daerah saja.

“Harapan kita mengenai bedah rumah, mohon keadilan pemangku kebijakan agar tidak terfokus disatu daerah dan jangan dijadikan kepentingan politik,” tutupnya. (tribunnews)