KKP Perketat Pengawasan Terhadap Ilegal Fishing di Wilayah Perbatasan

BatasNegeri – Direktorat Jendral (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pengawasan penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing di wilayah perbatasan dengan mengalokasikan
anggaran sebesar Rp1,14 triliun.

“Untuk memberantas illegal fishing oleh kapal asing di Selat Malaka, laut Natuna Utara dan laut Sulawesi,” kata Direktur Jenderal PSDKP KKP Adin Nurawaluddin saat dihubungi ANTARA, di Jakarta, Senin.
Adin mengatakan PSDKP juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kapal-kapal ikan Indonesia agar penangakapan ikan sesuai dengan regulasi untuk melaporkan hasil tangkap ikan guna menjaga keberlanjutan potensi ikan.

“Harus melaporkan hasil tangkapan ikannya dalam rangka memastikan data potensi perikanan tangkap pasca produksi untuk menjaga keberlanjutan potensi perikanan,” kata dia.

Selain itu, lanjut Adin, PSDKP mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan seperti pengawasan sumber daya kelautan seperti pengawaan terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan pemanfaatan ruang laut dan reklamasi tampa izin dan pengawasan destructive fishing atau penangkapan ikan dengan cara merusak dengan bom bahkan kimia dan listrik.

Selanjutnya pihaknya juga melakaukan pengawasan terhadap sistem komunikasi kabel laut, pengawasan barang muatan kapal tenggelam dan pengawasan pencemaran laut. (antaranews)