BatasNegeri – Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengakui Malaysia terlambat dalam pembangunan dan peningkatan fasilitas di sepanjang perbatasan Malaysia dan Indonesia di Kalimantan, termasuk kantor imigrasi, bea cukai, karantina, dan keamanan.
“Saya setuju kita terlambat dari jadwal jika dibandingkan dengan Indonesia yang sudah maju (dengan infrastruktur perbatasannya),” kata Anwar saat Prime Minister’s Questions (PMQ) di Dewan Rakyat di Kuala Lumpur, Selasa, 10 Oktober 2023, seperti dikutip dari FMT.
“Kompleks imigrasi, bea cukai, karantina dan keamanan (ICQS), serta kantor bea cukai dan imigrasi mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan kita, karena kita cukup terlambat.”
Anwar mengatakan kementerian terkait sudah diminta mempercepat pembangunan fasilitas tersebut.
Ia menanggapi Jeffrey Kitingan (GRS-Keningau), yang mengatakan kepada majelis rendah bahwa alokasi RM1 miliar atau Rp3,3 triliun belum dicairkan secara penuh, sehingga menyebabkan tertundanya pekerjaan konstruksi dan peningkatan.
Putrajaya pada bulan Januari menyetujui tambahan dana sebesar RM1 miliar untuk meningkatkan dan membangun infrastruktur yang lebih baik di sepanjang perbatasan.
Anwar mengatakan, tindakan selanjutnya bergantung pada kementerian terkait dan pemerintah negara bagian.
“Tetapi saya ingin menekankan bahwa RM1 miliar (dialokasikan) tahun ini. (Oleh karena itu) kementerian (terkait) sudah diinstruksikan untuk mempercepat (pengerjaannya),” ujarnya.
Ia juga mengatakan telah meminta Wakil Perdana Menteri Fadillah Yusof membantu memfasilitasi urusan di Sabah dan Sarawak, khususnya mengenai pengembangan proyek Jalan Raya Pan Borneo dan alokasi RM1 miliar untuk infrastruktur perbatasan.[*]
Tempo.co
More Stories
Proyek Basilika dan Gereja di IKN Telan Anggaran Rp 704,9 Miliar
RI Gandeng 10 Negara Perangi Penangkapan Ikan Ilegal
Pengelolaan Perbatasan RI-PNG Jadi Sorotan Utama di Sidang JBC ke-38