6 Desember 2024

batasnegeri.com

Membangun Indonesia dari Pinggiran

Kepulauan Tanimbar

BPJN Maluku Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Wilayah 3T

BatasNegeri – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan/atau daerah-daerah dengan kategori 3T yakni terluar terpencil dan tertinggal sesuai visi misi Presiden Joko Widodo melalui Kementerian PUPR.

Hal itu dijelaskan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Maluku David Samosir kepada awak media ini di ruang kerja, Senin (16/10/2023).

“Kita akui bahwa wilayah perbatasan negara di Provinsi Maluku terdiri dari banyak pulau yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya dimana ruas jalan nasional yang ditangani BPJN Maluku totalnya sekitar 539 Km,” jelasnya.

Ada beberapa konsep atau tema penanganan yaitu dengan single years dan multi years.

Untuk pekerjaan kontraktual sendiri, di Wilayah III ini kami ada empat PPK, yaitu PPK 3.1., PPK 3.2. PPK 3.3. dan PPK 3.4.

PPK 3.1 di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru menangani tiga paket kontraktual, dua paket multi years dan satu paket single years.
PPK 3.2 menangani 1 paket single years, PPK 3.3 mengerjakan 4 paket kontraktual multi years dan PPK 3.4 ada dua paket kontraktual single years.

“Jadi ada 10 paket kontraktual di PJN Wilayah III, dimana 10 paket itu ada 6 yang multi years dan 4 yang single years, yang artinya single years itu akan berakhir pada bulan Desember 2023 dan multi years juga ada yang selesai pada tahun 2023 ini dan ada yang sampai tahun 2024,” rincinya.

Selain paket-paket itu, ada kegiatan lain yang dilaksanakan oleh BPJN wilayah III, yakni kegiatan rutin berupa paket jalan dan jembatan secara swakelola oleh tiga PPK, selain PPK 3.3 yang tidak memiliki paket swakelola.

Menurut Samosir, progres secara keseluruhan dari Pagu anggaran kami di tahun 2023, yang multi years gabungan itu totalnya Rp 423 miliar. Posisi hari ini, rencana realisasi fisik kami sudah 66,08 % dengan realisasi keuangan itu sudah di 47,99 %, status 10 Agustus 2023.

“Jadi kita BPJN Wilayah III tetap optimis menyelesaikan semua program, baik kontraktual multi years untuk pekerjaan tahun 2023, maupun sampai 2024 dan juga single years yang berakhir di tahun 2023,” tandasnya.

Ditanya berapa proyek yang sudah selesai tahun 2023, untuk yang multi years ada satu paket di jembatan imbroing cs, untuk preservasi, ada di Kei Kecil Kota Tual (single years). Di PPK 3.2, ada satu paket single years di Pulau Yamdena, Selaru dan Larat.

PPK 3.3 itu semuanya multi years, ada di Pulau Babar, Tepa. Ada empat paket multi years di PPK 3.3 dan yang di Kabupaten Maluku Barat Daya ada paket preservasi di Wetar,-Leti, Kisar. Satu paket single years itu ada, semua sementara berjalan atau berprogres.

Tahun 2024 ini semuanya untuk posisi programing itu ada di BPJN Provinsi Maluku Seksi KPIJ dan itu bukan kewenangan kami, kami hanya melaksanakan saja program-program akan di rencanakan oleh KPIJ di balai.

“Kami PJN Wilayah III tetap optimis, dan akan bekerja dengan keras, sehingga semuanya bisa selesai dikerjakan pada tahun 2023 dan 2024,” tegasnya.

Kalau soal kendala menurut Samosir, memang ada yaitu pemalangan dari masyarakat, tetapi semua itu bukan kesalahan dari masyarakat atau menyalahkan masyarakat.

“Itu karena dari jauh hari tidak ada sosialisasi dari pihak Pemkab kepada masyarakat maka dari pemikiran mereka seperti itulah.

Jadi lebih baik dari jauh hari itu sudah bisa dijelaskan kepada mereka, karena menurut saya jalan dan jembatan itu sebagai urat nadi perekonomian bagi kita semua,” sambungnya.

Harapannya, dengan tertanganinya program jalan dan jembatan masyarakat bisa merasakan manfaatnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup masyarakat.

Otomatis semua kebutuhan baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder juga fasilitas infrastruktur yang memadai dapat dinikmati oleh masyarakat yang mendiami pulau-pulau di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Karena akses untuk jalan yang menghubungkan antar desa, kecamatan dan antar pulau di wilayah perbatasan negara sudah lancar,” pungkasnya.[*]

koreri.com