Pemerintah Akan Optimalkan Fungsi PLBN

BatasNegeri – Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan salah satu program pembangunan kawasan dari pinggiran. Tujuan pengembangan PLBN adalah untuk mengangkat harkat Bangsa Indonesia, terutama di daaerah-daerah perbatasan. PLBN juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.

Namun pada kenyataannya, hingga saat ini beberapa PLBN yang sudah dibangun dengan megah tersebut belum dapat berfungsi seperti yang diharapkan.

“Kawasan PLBN ini harus dicari peluang mau jadi apa itu. Sayang kalau hanya jadi mal, tapi tidak menghela ekonomi daerah,” ujar Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerja Sama Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi (Puslitbang KPT), FX Hermawan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Selama ini, menurut penelitian tim dari Puslitbang KPT, kondisi 3 PLBN yaitu di Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT); Entikong, Kalimantan Barat; dan Sebatik, Kalimantan Utara, terdapat persoalan perbedaan ideologi ekonomi antara komersial dan lokal.

Di Entikong misalnya, komoditas ekonomi lokal yang berkembang adalah lada dan karet. Secara tradisi, komoditas ini menyumbang pendapatan yang besar. Namun, PLBN yang dibangun tidak diperuntukkan untuk menopang karet dan lada.

“Justru yang berkembang sarana komersial umum dan ritel secara bisnis. Jadi kurang ada hubungannya,” jelas Hermawan.

Ia menambahkan, PLBN Motaain di Belu juga tidak memiliki keterhubungan dengan ekonomi lokal. Pasalnya, masyarakat banyak yang beternak babi dan sapi serta menanam jagung.

Sementara PLBN itu menopang kegitan komersial dan ritel. Anggaran Rp 20 triliun Fungsi utama PLBN memang berupa kepabeanan (Custom), keimigrasian (Immigration), karantina (Quarantine) dan keamanan (Security) atau sering disingkat CIQS.

Meski begitu, dengan anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 20 triliun, PLBN diharapkan bisa menggerakan roda ekonomi kawasan perbatasan agar tercipta kesejahteraan bagi masyarakat.

Pembangunan masif di kawasan perbatasan telah dilakukan sejak tahun 2015. Sebanyak 7 PLBN Terpadu yang sudah dibangun adalah PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Kalimantan Barat; PLBN Mota’ain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur, dan PLBN Skouw di Papua.

Setelah 7 PLBN selesai, akan dilanjutkan dengan pembangunan 9 PLBN baru pada tahun 2018-2019.[*]

Kompas.com