Agar Rupiah Jadi Tuan di Perbatasan RI

Oleh: Albarsyah

BatasNegeri – Ada banyak cerita menggelitik dari kawasan Indonesia yang berbatasan dengan negara lain. Misalnya saja, di suatu kawasan di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, warga Indonesia banyak bertransaksi dengan mata uang negara tetangga tersebut, bukan dengan Rupiah. Tak ayal, satu ketika, bank milik pemda (pemerintah daerah) mendapat tugas untuk lebih menyebarluaskan mata uang Rupiah di kawasan itu.

Hal itu menjadi salah satu penanda bahwa, masa dulu, kawasan perbatasan kurang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Tetapi, itu dulu, bukan? Saat ini, perhatian ke perekonomian di kawasan perbatasan, sudah meningkat tajam.

Itu memang sewajarnya terjadi. Pasalnya, posisi Indonesia diapit oleh beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, dan Papua Nugini. Pintu tapal batas negara yang langsung bersebelahan, menjadikan posisi Indonesia sangatlah rawan dari beberapa aspek. Itu seperti aspek perekonomian-perdagangan, politik, serta keamanan.

Beberapa dekade lampau, banyak hal yang membuat Indonesia mengalami kerugian di tapal batas negara tersebut. Seperti penyelundupan berbagai barang dari negara lain tanpa membayar pajak, tenaga kerja ilegal, dan peredaran mata uang asing di daerah perbatasan. Sudah begitu, ada pula kerawanan bahwa tapal batas itu menjadi gerbang berbagai penyelundupan dari Indonesia ke luar negeri.

Menggelar Infrastruktur Perbatasan

Salah satu isi Program Nawacita di pemerintahan RI 2014-2019, yakni membangun perekonomian masyarakat di sekitar tapal batas negara. Dalam hal ini, infrastruktur akan dibangun di area itu.

Nah, infrastruktur yang akan dibangun tersebut, apa saja? Jawabannya, antara lain pasar serta fasilitas penunjang lainnya, agar perekonomian masyarakat perbatasan bisa tumbuh dan berkembang. Pula, agar berbagai produk Indonesia tidak tergilas dengan produk luar negeri.

Maka, sejumlah PLBN (pos lintas batas negara), dibangun. Ada tujuh PLBN yang dibangun. Antara lain, PLBN Entikong, Badau, dan Aruk, di Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini, di Provinsi Nusa Tenggara Timur; serta PLBN Skouw di Provinsi Papua.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Basuki Hadimuljono, mengatakan beberapa waktu lalu, “Sebagai negara besar, Indonesia harus mengelola perbatasan dengan baik. PLBN tidak hanya sebagai pos perbatasan, tetapi di balik itu, kita ingin itu menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi di perbatasan.”

Di tujuh PLBN itu, akan dibangun pasar. Tujuannya yakni menciptakan kegiatan ekonomi di perbatasan. “Sehingga, penduduk dari negara seberang juga bisa membeli barang dari negara kita,” tegas menteri tersebut.

Sudah tentu, hal itu sejalan dengan Nawacita yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran. Hal itu dicapai dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan, juga dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan PLBN Terpadu Tahap 1 yang telah diselesaikan, difokuskan pada pengembangan Zona Inti yang meliputi bangunan utama PLBN, bangunan pemeriksaan kargo terpadu, bangunan utilitas, fasilitas keberangkatan dan kedatangan (check point), klinik, gudang sita, jembatan timbang, koridor pejalan kaki, serta gerbang-monumen lintas batas negara.

Aktivitas akan berlanjut lagi. Begini, untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi pada kawasan PLBN Terpadu, pihak Kementerian PUPR mulai melakukan pembangunan tahap kedua (2017-2018) pengembangan Zona Sub Inti dan Pendukung, untuk tujuh PLBN tersebut. Itu meliputi pasar dan area komersial, fasilitas umum (rest area, pusat ATM), fasilitas sosial (plaza dan ruang terbuka hijau), asrama pegawai, dan pos TNI/Polri.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI, Sri Hartoyo, menegaskan bahwa untuk fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) di tujuh PLBN terpadu tersebut, ditargetkan selesai di tahun 2018. Adapun total anggarannya di Rp 1,5 triliun.

Dia pun menjelaskan bahwa pihaknya telah mencanangkan pembangunan 9 PLBN lainnya, yang rencananya dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang, setelah pembangunan tahap II tujuh PLBN rampung. Saat ini, rencana induk tengah disusun, dan dikoordinasikan dengan BNPP alias Badan Nasional Pengelola Perbatasan. “Salah satu yang dikoordinasikan yakni PLBN Sota di Merauke (Papua),” ucap Sri Hartoyo.

Sekretaris BNPP Hadi Prabowo mengungkapkan apresiasinya kepada Kementerian PUPR, dan berjanji bahwa ke depan, pihaknya akan mengoptimalkan pemanfaatan aset PLBN. “Pembangunan dan pengelolaan PLBN ini adalah kesempatan kita bersama untuk bersinergi dalam memberikan manfaat untuk pembangunan daerah di wilayah perbatasan,” kata Hadi.

Menggerakkan ekonomi perbatasan, memang sangatlah penting. Dalam satu kolomnya di situs Validnews.co, Direktur Riset Visi Teliti Saksama, Nugroho Pratomo, mengatakan bahwa perdagangan di kawasan perbatasan barat, merupakan potensi ekonomi yang masih terabaikan. Dan melalui pengelolaan perbatasan yang baik, peningkatan pendapatan negara dan penghematan devisa dapat tercapai.

Nugroho pun menganalisis bahwa ada sejumlah ketimpangan di kawasan perbatasan. Dan hal inilah yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia. Keterbatasan akses dan infrastruktur di perbatasan dengan Malaysia harus mendapat prioritas.

Pada saat yang bersamaan, peningkatan pelayanan di PLBN di NTT dan Papua, harus tetap mendapat perhatian. “Walhasil, pendapatan negara naik, dan ada penghematan devisa”, tulis dia.[*]

businessnews.id