Konflik Tapal Batas di Rokan Hilir Bisa Ganggu Pemilu

BatasNegeri – Bupati Rokan Hilir Suyatno menyampaikan kekhawatirannya terkait masalah batas wilayah Riau – Sumut antara Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Labuhan Batu dengan Rokan Hilir dan Labuhan Batu Selatan dengan Rokan Hilir.

“Masalah Perbatasan antara Rohil dengan Sumatra Utara sampai saat ini belum tuntas dan ini bisa menjadi ancaman pada pelaksanan Pemilu nanti, ” ujar Suyatno dalam Rakor Kepala Daerah persiapan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan legislatif 2019 Selasa (4/9/2018).

Karena menurut Suyatno pada daerah perbatasan ini juga pihak dari Sumatera Utara sudah mendirikan desa percobaan yang masuk ke wilayah Rokan Hilir bernama Desa Torganda.

“Jadi mereka sudah membangun d esa percobaan di sana dan ini dikhawatirkan memicu permasalahan pada pelaksanaan Pemilu ini, “ujar Suyatno.

Sehingga Suyatno berharap agar Kementerian Dalam Negeri menuntaskan segera masalah perbatasan antara Riau dan Sumut ini, terutama jelang pelaksanaan Pemilu dan Pilpres mendatang.

“Kami berharap agar agar diselesaikan segera, jangan sampai muncul masalah nantinya di daerah kami,” ujar Suyatno.

Tidak hanya itu, dalam kesempatan itu juga Bupati Siak Syamsuar menyampaikan keluhan soal perbatasan menghadapi pemilu dan Pilpres mendatang.

“Masalah perbatasan Pelalawan dengan Siak sampai sekarang belum tuntas dan kita harapkan bisa selesai segera sebelum Pileg dan Pilpres,” ujar Syamsuar.

Karena diakui Syamsuar di daerah perbatasan ini masih banyak yang memiliki KTP yang tidak jelas bahkan ada juga yang memiliki Ktp ganda dua Kabupaten.

“Ada yang memiliki ktp Siak dan ada Pelalawan, jadi ini juga sangat rawan kami mohon perhatiannya, “ujar Syamsuar.

Tidak hanya Syamsuar dan Suyatno dalam kesempatan itu, Bupati Rokan Hulu Sukiman juga mengeluhkan masalah perbatasan menghadapi pemilu dan Pileg mendatang.

Ada beberapa masalah perbatasan menurutnya yang sampai saat ini masih menjadi kendala di lapangan, konflik perbatasan lima Desa Rohul-Kampar. Menurutnya masalah tapal batas ini menjadi persoalan yang serius di lapangan.

“Pada Pilgubri lalu dimasukkan mereka ke Kampar, akibatnya partisipasi pemilih sedikit karena 90 persen warga lima Desa memiliki Ktp Rokan Hulu, “ujar Sukiman.

Wakil Bupati Pelalawan Zardewan juga menyampaikan dalam acara tersebut masalah perbatasan Pelalawan – Siak dimana banyak warga di perbatasan tersebut yang harusnya masuk Pelalawan namun memiliki Ktp Siak.

“Kemudian persoalan lain lagi adanya ribuan orang di Pelalawan punya KTP di luar Pelalawan dan ini tentunya harus jelas pada Pemilu dan Pilpres nanti, “ujar Zardewan.

Menjawab keluhan tersebut Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan untuk perbatasan Riau – Sumut khusus Rokan Hilir dengan Labuhan Batu dan Rokan Hilir dengan Labuhan Batu Selatan sudah tuntas dan bahkan sudah ada SK dari Kemendagri.

Begitu juga untuk lokasi perbatasan Rohul dengan Padang Lawas dan Rohul dengan Padang Lawas Utara juga sudah tuntas SK nya dari Mendagri tinggal diserahkan pada 6 September mendatang.

“Nanti penyerahan Sk Mendagri digelar di Parapat Sumut jadi kita minta kedua Bupati untuk hadir di Parapat menerima penyerahan Sk itu,” ujar Andi Rachman.

Ia juga meminta agar masing-masing membawa Camat dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam masalah perbatasan tersebut.

“Sedangkan masalah batas Rohul – Kampar nanti saya akan pertemukan lagi keduanya agar selesai cepat,” ujar Andi Rachman.

Sedangkan perbatasan lainnya menurut Andi Rachman sedang diproses dan bahkan ada yang sudah selesai SK Mendagri nya.

“Kita tentu akan upayakan bisa tuntas sebelum pelaksanaan Pileg dan Pilpres mendatang,” ujarnya.[*] 

(tribunnews.com)