Jokowi dan Strategi Pangan

BatasNegeri – “Pangan bisa menjadi panglima. Siapa yang memiliki pangan, ia yang mengendalikan. Saya tak ragu, bahwa di masa mendatang politik dan hukum tak lagi menjadi panglima dan satu-satunya yang mengendalikan negara. Ketersediaan pangan bakal menjadi kekuatan suatu negara,” kata Jokowi di gedung Graha Widya Wisuda IPB Bogor, 6 September setahun silam.

Pernyataan Jokowi itu sejalan dengan konsep klasik Kuznets dalam Todaro (2000), sektor pertanian mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional negara berkembang. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk sumbangan produk, sumbangan pasar dan sumbangan faktor produksi  serta sumbangan devisa. Ketangguhan sektor industri akan semakin kokoh apabila didukung oleh berkembangnya sektor pertanian yang tangguh dan berkelanjutan, sehingga nampak keterkaitan antara pertanian, industri dan jasa (Badan Agribisnis, 2000).

Merujuk pada analisis dan teori di atas, kita bisa melihat kebijakan Menteri Pertanian di era Jokowi. Kementerian di bawah kendali Andi Amran Sulaiman ini telah mengeksekusi sejumlah program yang langsung menyentuh petani.  Berbagai produk pertanian berhasil dijadikan komoditas ekspor. Jagung misalnya, yang tadinya Indonesia melakukan impor sejumlah 3,6 juta ton, sekarang sudah bisa ekspor 3,6 juta ton dengan nilai lebih dari 10 trilyun.  Selain jagung, Indonesia juga mengekspor bawang merah ke enam negara, di antaranya Thailand dan Sirlangka. Ekspor dilakukan karena komoditas ini juga mengalami surplus. Indonesia juga mengekspor kelapa ke beberapa negara, termasuk negara-negara di Benua Eropa.

Andi Amran juga tak segan memerangi mafia pangan, menutup keran impor pangan dan tak pernah bosan melakukan ekspor. Kebijakan ini telah memberi andil terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat di tingkat dunia. Investasi di sektor pertanian, dari sebelumnya Rp23 triliun, kini menjadi Rp46 triliun.

Sukses ini membuat Presiden Jokowi menghembuskan pujian kepada Menteri Pertanian.  Jokowi meminta agar capaian ekspor produk pertanian menjadi contoh untuk sektor lainnya. Artinya, sektor lainya harus memacu produksi ke pasar ekspor agar perekonomian negara semakin kokoh. Negara pun semakin disegani dunia.

Lumbung Pangan di Laut

Strategi pangan juga diterapkan di sektor kelautan.  Luas laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km persegi itu menyediakan sumber pangan melimpah berupa ikan, kerang, dan rumput laut.

Melalui kebijakan penegakan hukum terhadap kapal-kapal asing pencuri ikan, tampaknya cukup efektif memberikan efek jera dan melahirkan hasil nyata. Stok ikan nasional mengalami peningkatan tiap tahunnya. KKP mencatat Tahun 2017 stok ikan nasional sekitar 6,3 juta ton atau naik sekitar 35% dari tahun sebelumnya. Ekonom Faisal Basri dalam tulisannya berjudul ‘Kinerja perikanan di era Presiden Jokowi’ punya hitungan yang lebih optimistis. Menurut dia,  stok ikan nasional dari 7,3 juta ton pada 2013 menjadi 9,9 juta ton pada 2015, dan naik lagi menjadi 12,5 juta ton pada 2016.

Dengan sinergi antara pemerintah, aparatur, petani dan nelayan diharapkan menemukan titik kebijakan dan pengawasan yang saling menguntungkan. Kebutuhan pangan terpenuhi serta kesejahteraan para penggerak produksi pangan tercapai. Kedaulatan pangan merupakan wujud kesejahteraan setiap warga negara.

Ketahanan pangan menentukan daya saing dan kemajuan sebuah bangsa. Pangan bahkan bisa menjadi senjata dalam perang antarbangsa. Sejarah akan selalu berulang, dalam artian beda waktu dan tempat kejadian. Maka bukan mustahil jikalau kejayaan pangan yang pernah dicapai era Kerajaan Majapahit semoga terulang pada masa pemerintahan Jokowi. [*]