Kepala BKI Resmikan Balai Karantina Ikan di Entikong

BatasNegeri – Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rina usai meresmikan kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kamis (22/11/2018).

Hadir juga, Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Entikong, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan (Dishangpang Hortikan) Kabupaten Sanggau H. John Hendri dan undangan lainya.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rina usai menyampaikan, dalam sepuluh bulan terakhir, dari Januari hingga Oktober 2018, ekspor produk perikanan dari Kalimantan Barat ke Malaysia mencapai 1,5 juta ton atau setara lebih kurang Rp 26 Miliar.

“Trend produk perikanan semakin meningkat. Jika perekonomian di perbatasan meningkat kemudian permintaan dari negara tetangga tinggi, maka layanan di perbatasan harus memadai, maksimal, cepat, efektif dan efisien, ” katanya melalui rilisnya.

Ia mengatakan, pelayanan lalu lintas produk perikanan yang maksimal bisa dilaksanakan jika petugas BKIPM bekerja baik dan didukung fasilitas yang lengkap. “Apalagi Kalimantan Barat memiliki potensi menjanjikan yang ditunjukkan dengan ekspor produk perikanan mencapai 1,5 juta ton dalam sepuluh bulan terakhir, ” tuturnya.

“Disini ada laboratorium berstandar ISO yang bisa memberikan jaminan terhadap mutu produk perikanan yang nantinya kita rekomendasikan untuk bisa dilalu-lintaskan, ” ujarnya.

Dikatakanya, perbaikan gedung kantor Balai Karantina di Entikong adalah wujud komitmen dan perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap wilayah perbatasan. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BKIPM menilai wilayah perbatasan sebagai bagian penting dari Indonesia yang harus dijaga.

“Tentu untuk menjaga perbatasan tidak bisa kami sendiri, karena itu kami bekerja sama dengan berbagai pihak. Disamping itu, yang tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedaulatan Indonesia dari lalu lintas sumber daya ikan yang dapat mengganggu keamanan didalam negeri ataupun kerugian bagi bangsa ini, ” tegasnya.[*] 

(tribunnews.com)