21 Juni 2024

batasnegeri.com

Membangun Indonesia dari Pinggiran

iustrasi - pesawat Susi Air tergelincir pada Jumat (28/12/2018) di Lapter Long Layu, Krayan Selatan, N

Lapter di Perbatasan dan Pedalaman Kaltara Butuh Perbaikan dan Peningkatan

BatasNegeri – Kecelakaan pesawat saat mendarat di Lapangan Terbang (Lapter) Binuang, Kabupaten Nunukan belum lama ini mengundang perhatian sejumlah pihak. Salah satunya dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara.

Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon mengatakan, lapter di perbatasan ini harus segera diperbaiki, karena kondisinya cukup memprihatinkan. Lapter Binuang, yang memiliki dimensi runway 680 meter kali 24 meter ini terbilang masih tidak pas jika digunakan untuk tempat pendaratan pesawat jenis Susi Air, seperti yang tergelincir lalu.

“Lapter ini cocok untuk pesawat MAF yang bermuatan empat orang. Karena, di samping pendek, lapter itu juga hanya timbunan tanah. Jadi saat hujan pasti licin,” ujar Marten saat ditemui di Tanjung Selor, Sabtu (12/1/2019).

Oleh karena itu, politisi Partai Demokrat ini mengharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dapat melakukan perbaikan dan peningkatan lapter itu agar kecelakaan pesawat tidak terjadi lagi di wilayah perbatasan dan pedalaman provinsi termuda Indonesia ini.

“Untung saja kecelakaan akhir tahun kemarin tidak menimbulkan korban jiwa. Jadi sebelum hal itu terjadi, kita harus melakukan langkah-langkah kongkret dalam bentuk perbaikan sebelum adanya korban jiwa,” katanya.

Melihat kondisi itu, pihaknya berharap pemerintah dapat segera melakukan pembangunan lapter baru. Memang rencana itu sudah ada dan biaya untuk itu juga cukup tinggi. Jumlahnya sekitar Rp 40 miliar. “Inilah yang kita harapkan jangan hanya dalam bentuk bicara, tapi dapat secepatnya dibangun. Karena selain ini untuk pelayanan masyarakat, memang kondisinya juga cukup jauh. Jadi wajar saja jika ada lapter di Binuang dan Long Layu,” tuturnya.

Maka dari itu, jika memang dapat segera dianggarkan untuk perbaikan lapter oleh pemerintah, tentu pelayanan transportasi terhadap masyarakat dapat lebih lancar dan aman. Karena ada beberapa lapter di wilayah perbatasan Kaltara ini yang hanya dibangun dengan swadaya masyarakat, tanpa ada bantuan biaya dari pemerintah.

“Pastinya kita berharap ada tindakan nyata untuk menindaklanjuti persoalan yang ada terkait kondisi lapter ini,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Dishub Kaltara, Taupan Amrulah mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan untuk peningkatan lapter di Kaltara. Salah satunya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Upaya tersebut sudah menunjukkan hasil, yakni delapan lapter sudah diverifikasi Kemenhub, di antaranya lapter Binuang dan Long Layu.

“Jadi kita sudah ada upaya. Hasil verifikasi kementerian terhadap delapan lapter itu nanti akan dilihat lagi, mana yang memenuhi syarat untuk ditingkatkan,” kata Taupan.

Rencananya, delapan lapter yang sudah diverifikasi itu akan diperjuangkan untuk dapat ditingkatkan. Karena kondisi lapter yang ada saat ini rata-rata masih berupa tahan yang berumput. Padahal untuk lapter itu minimal sudah harus pengerasan, sehingga meskipun dilalui kendaraan seperti mobil, jalurnya tidak membekas.

Taupan menyebutkan, dalam memperjuangkan peningkatan lapter ini, pihaknya akan tampilkan kondisi yang ada saat ini di kementerian agar dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan peningkatan. Terlebih sudah ada lapter di provinsi bungsu ini yang diverifikasi oleh kementerian.

“Mengingat ini sudah diverifikasi, kita akan menanyakan langkah apa yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti verifikasi lapter di Kaltara ini,” tuturnya.

Taupan mengharapkan seharusnya ada upaya yang dilakukan pemerintah pusat dalam hal perbaikan lapter. Setidaknya untuk menghindari agar jangan sampai terulang kecelakaan seperti yang terjadi sebanyak dua kali di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia belum lama ini.

“Kita berharap secepatnya infrastruktir dari semua lapter itu sudah perkerasan. Jadi bisa stabil saat pesawat mendarat meskipun ketika cuaca buruk,” tuturnya.

Disinggung mengenai kebutuhan anggaran untuk peningkatan kualitas konstruksi lapter hingga perkerasan, kata Taupan membutuhkan biaya sekitar Rp 2 miliar per lapter. Artinya untuk delapan lapter yang sudah terverifikasi itu hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 16 miliar. “Kalau sudah perkerasan, biar mendarat saat hujan saya rasa tidak akan asa masalah. Dia akan tetap stabil,” jelasnya.[*]

prokal.co