BatasNegeri – Pemerintah pusat diminta melakukan kajian secara matang pembangunan pelabuhan di pulau-pulau terluar dalam negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Kajian pembangunan dinilai penting agar uang negara tidak mubasir dan pembangunan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mendiami pulau – pulau terluar.
“Pembangunan pelabuhan ferry sekitar tahun 2005 di pulau Kabaruan ternyata sampai rusak tidak dimanfaatkan. Kapal feri di tahun itu hanya beberapa kali bersandar, sesudah itu sampai sekarang tidak lagi” kata Soter Totopande tokoh masyarakat desa Mangaran Talaud Minggu (27/1) 2019.
Menurutnya pembangunan pelabuhan sejak tahun 2005 itu, saat ini sudah rusak parah karena sejak perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan tidak menerima saran dari masyarakat setempat tentang situasi dan kondisi alam di lokasi proyek. Padahal saat itu masyarakat menyarankan pembangunan pelabuhan feri di wilayah desa Karadakel karena dilokasi sekarang arus dan ombak sangat kuat.
” Ya sudah terlanjur, pembangunan pembangunan diperbatasan terkesan hanya menhamburkan anggaran” tutur Soter dengan singkat.
Pelabuhan feri di pulau kabaruan sangat diharapkan masyarakat karena disaat cuaca tidak bersahabat mereka dapat menggunakan transportasi laut yang di sediakan pemerintah untuk menjual hasil pertanian.
“Kami mestinya mengarapkan kapal feri untuk masuk memuat kopra, tapi tidak pernah berlabu terpaksa kami menggunakan angkutan perahu” kata Fajar Lalompo warga pulau Kabaruan.
Selain dermaga kapal feri yang sudah rusak parah, di salah satu pulau terluar di kabupaten kepulauan Talaud itu terdapat juga satu dermaga. Namun fasilitas negara dipulau itu tidak ada kapal berlabuh.[*]
(rri.co.id)
More Stories
Proyek Basilika dan Gereja di IKN Telan Anggaran Rp 704,9 Miliar
RI Gandeng 10 Negara Perangi Penangkapan Ikan Ilegal
Pengelolaan Perbatasan RI-PNG Jadi Sorotan Utama di Sidang JBC ke-38