Mari Pahami Alasan Di Balik Ekspor dan Impor Oleh Pemerintah

BatasNegeri – Impor dan ekspor merupakan mekanisme untuk menyeimbangkan antara konsumsi dengan produksi, bukan hanya soal kecukupan namun juga untuk menjaga stok atau ketersediaan barang. Namun, jika ada pihak yang secara sengaja atau mendapatkan rente tertentu serta melanggar perinsip integritas, maka pihak itu akan diproses melalui inspektorat dalam kementerian, pemeriksa internal BPKP, maupun juga pemeriksa eksternal BPK dan KPK. Hal ini sudah menjadi komitmen dari Presiden Joko Widodo untuk melawan pelanggar hukum.

Pemaparan ini disampaikan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari saat menjadi narasumber dialog mengenai ‘Polemik Keran Impor Indonesia’ bersama Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri dan presenter Fristian Griec di Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Sabtu, 16 Februari 2019.

Denni mencontohkan, impor garam untuk garam dibuka pada 2016 karena terjadi bencana ‘La Nina’ yang menyebabkan produksi garam domestik menurun secara tajam. Juga karena sempat terjadi kenaikan harga beras di Indonesia karena kurangnya keakuratan data selama tiga tahun.

“Dan baru di tahun 2018 ,data beras dikoreksi oleh lima hingga tujuh kementrian dan lembaga,” jelas akademisi Universitas Gadjah Mada ini.

Alumnus Department of Economics, University of Colorado at Boulder  itu menjelaskan, untuk  menyelesaikan permasalahan ini membutuhkan teknologi dan orang-orang yang turun kel apangan untuk mengecek setiap bulannya, yang akhirnya sadar bahwa dibutuhkan impor beras untuk mencukupi cadangan pangan.

“Idealnya, cadangan pangan harus setara lima persen dari jumlah konsumsi, ditambah kondisi negara sering terjadi bencana, maka jumlah cadangan harus lebih tinggi,” imbuh alumni SMA Negeri 3 Semarang itu.

Denni mengatakan, dalam 4,5 tahun ini pemerintah sudah mempunyai program untuk memperbaiki sisi supply atau pasokan pertanian untuk memastikan produksi domestik dan produktivitas lahan meningkat.

“Walaupun secara tahunan kita surplus namun ada beberapa bulan di mana stock habis atau harga-harga naik,” ungkap perempuan yang pernah menjadi asisten staf khusus Wakil Presiden Boediono.

Deputi III KSP menjelaskan dalam statistik, walaupun jumlah impor meningkat karena jumlah penduduk yang juga meningkat namun nilai tukar petani 2014-2018 dinyatakan meningkat artinya impor secara umum tidak merugikan kesejahteraan petani.

Untuk masalah pangan memiliki sisi produksi, sisi konsumsi dan sisi distribusi yang tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu pendek apalagi yang sisi produksi, usaha untuk memperbaiki produktivitas sawah dan melakukan irigasi.

“Dari sisi distribusi kebijakan perdagangan harus menjadi transparan agar tidak ada ketidakjelasan dalam harga produksi tentang siapa yang mendapat harga tinggi atau sebaliknya.” pungkas Denni Puspa Purbasari sebagai penutup dialog.[*]

ksp.go.id