Bea Cukai, Pemprov Papua dan Delegasi PNG Bahas Masalah Perbatasan

BatasNegeri – Bea Cukai, bersama Pemerintah Provinsi Papua, TNI, Polri, dan delegasi Papua New Guinea (PNG) gelar Border Liaison Officers Meeting (BLOM) RI-PNG Tahun 2019, pada Kamis (17/10). Di rapat tersebut, dibahas isu yang kerap terjadi di perbatasan negara, seperti masalah kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, baik orang (pelintas batas) maupun barang, bahaya dari masuknya narkotika melalui perbatasan, serta pembahasan mengenai patok negara, baik itu darat dan laut yang menjadi tanda kedaulatan Indonesia dan PNG.

Kepala Kantor Bea Cukai Merauke, Denny Sudrajat mengungkapkan, bahwa ancaman yang paling tinggi di perbatasan adalah masuknya barang-barang ilegal ke wilayah Republik Indonesia. “Komoditas yang banyak ditegah oleh kantor-kantor pelayanan dan pengawasan Bea Cukai di perbatasan darat di antaranya hasil tembakau; minuman keras; sembako; ballpress; makanan dan minuman; CITES dan benda cagar budaya; elektronik; pupuk; mesin, alat berat, dan sparepart; dan kosmetik, obat, dan bahan kimia.”

Masuknya barang-barang ilegal ke wilayah Indonesia melalui perbatasan darat ini, menurut Denny, perlu ditangani dengan kerja sama yang intensif antara TNI, Polri, Bea Cukai, dan pemerintah daerah. “Bersama-sama kita mengabdi kepada masyarakat melalui tugas pokok fungsi masing-masing instansi. Kita buang jauh-jauh ego sektoral kita demi terjaganya keamanan dan keutuhan Indonesia di perbatasan, karena itu, selain mengundang pemprov, kami juga mengikutsertakan dalam rapat ini perwakilan-perwakilan dari daerah yang berbatasan langsung dengan PNG, yakni Kabupaten Jayapura, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Keerom, Kabupaten Boven Digul, dan Kabupaten Merauke,” ujarnya.

Ia pun menyampaikan harapannya, “dengan terlaksananya kegiatan ini, kami berharap permasalahan-permasalahan yang terjadi di perbatasan ini dapat menemukan titik terang sehingga dengan terjadinya situasi yang aman dan kondusif di perbatasan dapat mendorong perekonomian antar dua negara.”  (indopos)