Kebijakan 1 Peta Hampir Beres, Jokowi Tak Mau Ada Tumpang Tindih Lahan

Upaya pembentukan program geoportal satu peta sudah hampir selesai. Dari 85 peta tematik yang dikerjakan, sebanyak 84 peta tematik sudah dirampungkan. Ditargetkan seluruhnya selesai pada Desember 2020.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, upaya ini sudah dilakukan sejak 2016 terkait percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta. Program utamanya untuk melakukan sinkronisasi, integrasi, kompilasi dan informasi geospasial di seluruh pulau di Indonesia.

“Saya telah menerima laporan bahwa tim percepatan kebijakan satu peta ini telah berhasil mengkompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik. Jadi 84 dari 85 peta tematik yang telah berhasil dikompilasi tinggal satu peta tematik terkait dengan peta batas administrasi desa atau kelurahan yang ditargetkan, kita ditargetkan selesai di Desember 2020,” ujarnya saat membuka rapat terbatas Kebijakan Satu Peta di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Jokowi menambahkan, setelah seluruh peta tematik selesai, pemerintah hingga pemerintah daerah bisa memanfaatkannya. Sehingga bisa mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan antar informasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah.

“Oleh sebab itu pada ratas hari ini saya ingin menekankan beberapa hal yang pertama saya minta informasi geospasial yang telah dihasilkan dari kebijakan satu peta ini bisa diakses dalam satu geoportal. Semuanya 1 geoportal sehingga masing-masing kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dapat memperoleh satu sumber data spasial, satu standar, satu referensi satu basis data dan 1 geoportal,” tegasnya.

Jokowi juga mengingatkan seluruh kementerian, lembaga dan Pemda untuk segera memanfaatkan geoportal sebagai acuan perencanaan pembangunan yang berbasis spasial.

“Sehingga dengan adanya satu peta yang termuat dalam satu geoportal tidak boleh lagi terjadi perbedaan basis data dalam penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan tata ruang serta penyelesaian berbagai masalah yang terkait dengan spasial di negara kita,” tuturnya.

Jokowi pun meminta seluruh kementerian, lembaga dan Pemda berkolaborasi menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan di lapangan. Sebab menurut catatannya ada 77,3 juta hektare (ha) lahan yang masih tumpang tindih pemanfaatannya.

“Dari hasil identifikasi sinkronisasi masalah tumpang-tindih peta tematik terdapat sekitar 77,3 juta hektar atau 40,6% dari luas wilayah Indonesia yang masih tumpang tindih. Ini menjadi PR kita dan tumpang tindih itu telah menimbulkan yang namanya sengketa lahan dan tidak memberikan kepastian hukum dalam kita berusaha di negara kita. Karena itu saya minta hal ini juga segera diselesaikan,” tutupnya.[*]

detik.com