KPU Kaltara: Partisipasi Pemilih di Perbatasan Masih Rendah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara, saat ini sedang mempersiapkan data pemilih untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltara yang sesuai jadwal akan dilaksanakan September mendatang. Komisioner KPU Kaltara, Hariyadi Hamid menuturkan, pihaknya sedang melakukan pendataan agar data pemilih benar-benar klir.

Disampaikan, ada beberapa kejadian di daerah tertentu, terkait dengan tingkat partisipasi pemilih. Diketahui ada daerah dengan partisipasi pemilih tinggi, tetapi di daerah lain ada yang partisiasinya rendah. Salah satunya alasannya, warganya tidak ada di tempat saat pemilihan berlangsung.

Sementara, jika data ini tidak dibersihkan akhirnya akan menjadi masalah. Sehinga dengan tingkat partisipasi kurang dan berpengaruh pada hal lain. “Pengaruhnya ke logistik dan sebagainya. Misal di daerah perbatasan, tingkat partisipasinya rendah secara kuantitatif. Walaupun gairah memilihnya tinggi, karena orangnya berada di Malaysia dan di mana-mana. Jadi tidak ada di tempat saat didata maupun saat pemilihan,” ujarnya.

Meskipun Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah ada, dikatakan, tidak ada angka yang pasti berapa perkiraan tingkat partisipasi pemilih. Pihaknya pun sudah mencoba berkoordinasi dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) terutama Kabupaten Nunukan.

Dari pendataan, kata Hariyadi, ditemukan 20 ribu sampai 30 ribu orang sudah berada di luar negeri. Misalnya, karena di deportasi akhirnya Warga Negara Indonesia (WNI) ini mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Nunukan. Kemudian, dengan KTP yang baru masuk lagi ke Malaysia. Hal ini diungkapkan Hariyadi, banyak terjadi di wilayah perbatasan yang lain.

“Waktu kami koordinasi dengan Disdukcapil, bisa mencapai 20 ribu sampai 30 orang (WNI hanya buat KTP), terbanyak di Nunukan, karena wilayahnya berbatasan langsung dengan perbatasan,” ungkapnya.

Sedangkan di daerah lain, ia menambahkan seperti di Malinau juga ada tetapi tidak besar. Pihaknya pun sedang mempersiapkan proses pemutakhiran data pemilih, dengan melakukan sinkronisasi Daftar Potensial Pemilih (DP4) yang diserahkan ke Kementrian Dalam Negeri dengan DPT terakhir.

KPU mengkroscek data yang mana sudah selesai. Selanjutnya, akan melihat data pemilih yang baru dengan dokumen yang ada. Setelah itu dilakukan proses pencocokan dan penelitian dengan memverifikasi dan mendatangi pemilih tersebut.

“Apakah benar masih ada. Nanti, akan disusun Daftar Pemilih Sementara (DPS). Selanjutnya, uji publik dengan meminta tanggapan masyarakat apakah orangnya masih ada atau sudah meninggal atau pindah. Supaya bisa ditemukan DPT yang ideal,” bebernya.

“DPT terakhir kita, 450.108 pemilih. Prediksi kita, paling tidak tingkat kenaikannya 3,5 persen untuk pemilih pemula, orangnya berpindah dan sebagainya jadi perkiraan 470 ribuan,” imbuh Hariyadi.[*]

korankaltara