BatasNegeri – Pemerintah telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal atau tatanan hidup normal baru dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Terkait itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa 340.000 personel TNI dan Polri akan dilibatkan, karena harus mengamankan di 1.800 lokasi. Hal ini tentu sangat dibutuhkan dalam mengawal prosedur tatanan hidup normal baru yang akan diterapkan dalam masyarakat.
“Kita hendaknya tidak mendikotomikan perlu atau tidak peran TNI dan Polri dalam penerapan new normal. Ketertiban masyarakat adalah kunci keberhasilan penanganan Covid 19,” ujar pengamat militer dan intelije Susaningtyas NH Kertopati di Jakarta, Rabu (27/5/2020).
Pengamat yang akrab disapa Nuning itu mengatakan, warga masyarakat masih banyak yang tidak paham protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Bahkan, ada juga masyaraat yang sudah paham, tetapi malas dan tidak disiplin melaksanakannya. Hal ini yang membuat keterlibatan TNI dan Polri untuk menjaga ketertiban umum dan kedisiplinan mandiri anggota masyarakat menjadi sebuah keniscayaan.
Nuning mengatakan, keterlibatan TNI dan Polri tentu saja diharapkan juga mengikuti tiga aspek yang dinilai pada indikator kesehatan masyarakat dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yakni gambaran epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.
Wabah Covid-19, ujarnya, merupakan ancaman nirmiliter yang berbeda dengan ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ketiganya kini dikenal sebagai ancaman hibrida dan telah mengubah perspektif ancaman di masa mendatang.
“Apa yang dilakukan TNI ini sebagai salah satu wujud OMSP (operasi militer selain perang, Red) adalah penanggulangan bencana. Keterlibatan TNI dalam konteks wabah Covid-19 masuk dalam kategori penanggulangan bencana,” ujar Nuning.
Dikatakan pula, senjata biologi dan pertahanan negara antisenjata biologi merupakan ilmu pengetahuan yang harus dikuasai TNI. Pada masa depan, ancaman nubika (nuklir, biologi, dan kimia) harus masuk dalam kewaspadaan kita. Para Prajurit TNI kini dituntut memiliki kemampuan tempur konvensional dan kemampuan tempur kontemporer.
Sementara, Polri dibutuhkan dalam penegakan hukum serta pengawasan aturan pemerintah di lapangan. TNI dan Polri juga diharapkan dapat bersinergi memberikan informasi protokol kesehatan kepada masyarakat.
“Baksos (bakti sosia, Red) TNI dan Polri yang membagikan makanan siap santap atau sembako sangat bermanfaat. Contohnya, baksos yang dilakukan lewat program Universitas Pertahanan Peduli, baksos beberapa polda, polres, kodam, koarmada, dan yang lainnya,” kata Nuning. (beritasatu)
More Stories
Sebanyak 18.481 keluarga di perbatasan RI-Malaysia Mendapat Bantuan Pangan dari Bulog
Indonesia-Malaysia Jalin Kerja Sama Pembangunan SOSEK MALINDO di Wilayah Perbatasan
Ini Lima Pintu Imigrasi yang Sering Digunakan Buronan Internasional untuk Masuk Indonesia