17 Juni 2024

batasnegeri.com

Membangun Indonesia dari Pinggiran

Jalan di Kecamatan Krayan Masih Jelek

BatasNegeri – Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Di sisi lain, sejumlah daerah di Tanah Air juga masih memiliki permasalahan berupa kesulitan akses jalan. Salah satunya seperti di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Daerah yang terletak tepat di perbatasan RI-Malaysia tersebut diketahui belum memiliki akses perjalanan darat yang layak. Warga yang tinggal di kecamatan tersebut masih kesulitan untuk menempuh perjalanan melalui jalur darat.

Seperti baru-baru ini, seorang pemilik akun Twitter bernama Eddy Santry, @EDDYSANTRI, membagikan momen warga Krayan yang kesulitan melewati akses perjalanan darat.

Dilansir dari unggahan akun Twitternya, karena akses jalan yang tak memadai, warga terpaksa membawa seseorang yang sedang sakit ke rumah sakit dengan tandu. Mereka menempuh jarak sekitar 30 km atau 10 jam perjalanan.

Menurut Eddy, kejadian tersebut tak hanya sekali terjadi. Melainkan sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945.

“Yth Pak @jokowi, inilah bentuk asli dari Perbatasan RI – Malaysia bernama Krayan. Karena tak adanya akses jalan darat, warga terpaksa mengusung org sakit dgn tandu lebih dari 30 Km (10 jam perjalanan). Dan kejadian seperti ini sudah warga Krayan alami sejak Indonesia merdeka,” tulisnya, Minggu (30/8/2020).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui sempat melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Namun, menurut Eddy, Jokowi hanya mengunjungi satu desa bernama Long Bawan dan tidak meninjau secara keseluruhan di Kecamatan Krayan tersebut.

“Memang benar bahwa njenengan baru² ini ke Krayan. Tapi yg njenengan kunjungi itu hanya (Long Bawan) yg merupakan pusat ‘kota’ dari seluruh wilayah Krayan. Makanya, tolong jgn hanya mendengar laporan Gubernur sj tp dengarkan juga omongan Relawan yg di Pilpres lalu berjuang u/anda,” katanya.

Unggahan tersebut mendapat berbagai respons dari warganet.

“Ke pemda/DPRD dulu bos, dana desa di pakai buat apa sama mereka, klo perlu demo ke pemda/DPRD setempat. Klo gak ada perubahan baru minta tolong pemerintah pusat cc in ke pak Jokowi. Contoh Jateng, pak Ganjar dulu yg menerima keluhan warga, bukan langsung ke pusat,” tulis akun @Y0ungFlem.

“dana desa itu lebih dari 1 M per tahun, harusnya sudah mulai digarap infrastrukturnya… coba cek pelaksanaanya ke pemdes dan pemda dahulu, walaupun saya yakin pak @jokowi juga akan mendengar ini,” tulis akun @BaladMu.

“Pemda setempat gimana itu,kalo semuanya harus pak jokowi,lalu pemerentah daerah pada ngapain,” tulis akun @gandhi_iwan. (akurat)