14 April 2024

batasnegeri.com

Membangun Indonesia dari Pinggiran

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Herman Asaribab (kanan) dan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw (Kompas.com)

Perkembangan KKB di Papua, Kapolda: Tersisa Tujuh Kelompok yang Masih Aktif

BatasNegeri – Polda Papua mencatat 46 aksi kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata tercatat sepanjang 2020. Aksi kekerasan yang dilakukan KKB terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Laporan terakhir menyatakan, lima KKB berkumpul di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya.

“Ada lima kelompok KKB di situ. Dan mereka (KKB) selalu menggunakan tameng hidup (masyarakat), sehingga kami agak kesulitan melakukan penegakan hukum,” kata Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw di Jayapura, jelang akhir September lalu.

Hal ini membuat situasi keamanan di Intan Jaya kurang kondusif. TNI dan Polri berusaha menambah pasukan karena beberapa aksi kekerasan yang dilakukan KKB di Intan Jaya.

Sejatinya, keberadaan KKB atau yang dikenal sebagai Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) merupakan bagian dari dinamika pembangunan di Papua. Eksistensi TPN-OPM yang disebut aparat keamanan sebagai KKB ini dimulai pada 1963. Saat itu, organisasi tersebut dipimpin Seth Jafeth Roemkorem dan Jacob Hendrik Prai.

Mereka beroperasi di kawasan pesisir Papua bagian utara. Belakangan, aktivitas mereka bergeser ke wilayah pegunungan karena pesatnya pembangunan di kawasan pesisir.

TPN OPM mengklaim membentuk Komando Daerah Pertahanan (KODAP) yang posisinya dianggap sejajar dengan Komando Daerah Militer (KODAM) dalam strukur organisasi TNI.

Awal Maret 2020, juru bicara TPN-OPM Sebi Sambon mengatakan, terdapat 33 KODAP yang telah dibentuk. Namun, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw membantah klaim tersebut.

“Jadi yang aktif itu ada enam sampai tujuh kelompok,” ujar kata Paulus kepada Kompas.com di Jayapura, pada Juni 2020.

Kelompok itu di antaranya, pimpinan Lekagak Telenggen di Kuyawage (Kabupaten Puncak, pimpinan Militer Murib di Ilaga (Kabupaten Puncak), pimpinan Goliat Tabuni di Tinggi Nambut (Kabupaten Puncak Jaya), dan pimpinan Jhony Botak di Kali Kopi (Kabupaten Mimika).

Lalu, pimpinan Dimanus Magai Yogi di Kabupaten Paniai, pimpinan Ayub Waker (AW) di Sugapa (Intan Jaya), dan pimpinan Egianus Kogoya di Kabupaten Nduga.

Paulus menegaskan, kelompok tersebut aktif mengganggu keamanan di sejumlah wilayah di kawasan pegunungan Papua. Menurut Paulus, selama ini KKB tak berjalan sendiri.

“Kalau kita bicara KKB, itu tidak berdiri sendiri mereka ada relevansinya dengan kelompok sparatis politik (KSP) yang sementara ini beraksi di tataran tengah masyarakat perkotaan lintas provinsi sampai lintas negara,” tuturnya.

Paulus menyebutkan, ada dua kelompok separatis yang dianggap terlarang di Indonesia. Di antaranya, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP).

“Yang kita ikuti selama ini memang mereka aktif untuk memperjuangkan pelurusan sejarah dan lainnya, tetapi ujung-ujungnya mereka minta pemisahan diri dari NKRI,” ungkapnya.

Saat ini, KNPB dipimpin Victor Yeimo yang masuk dalam daftar pencarian orang Polda Papua terkait kerusuhan Jayapura pada 29 Agustus 2019.

Sementara ULMWP dibentuk dan dipimpin Benny Wenda yang kini tinggal di Inggris. Benny Wenda merupakan narapidana yang kabur dari Lapas Abepura pada 27 Oktober 2002. Ia kini menyandang status warga negara Inggris.

Paulus menambahkan, KNPB dan ULMWP masih aktif berkoordinasi dan merancang sejumlah aksi di Papua, termasuk kerusuhan Jayapura 29 Agustus dan kerusuhan Wamena pada 23 September 2019.

“Mereka ini yang terus melakukan aksi-aksinya dan itu sudah lama mereka membentuk jaringan-jaringan dan mereka juga membentuk wadah-wadah kelembagaan,” kata Paulus.

Kurang harmonis

Dalam wawancara Kompas.com dengan mantan Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Dax Sianturi terungkap, aparat keamanan beberapa kali menyadap komunikasi KKB dengan kelompok separatis, khususnya ULMWP.

Dari hasil penyadapan, Dax mengatakan, Goliat Tabuni yang merupakan pimpinan tertinggi KKB tak memiliki hubungan harmonis dengan ULMWP. Keduanya diduga saling memanfaatkan.

“Dari beberapa catatan komunikasi yang kita dapatkan, jelas Goliat Tabuni tidak mendukung Benny Wenda yang ada di Inggris. Kalau sebutan Goliat untuk Benny Wenda, dia berjuang hanya untuk mencari jabatan presiden Papua,” ujarnya.

Menurut Dax, diplomasi yang dilakukan Benny Wenda ke beberapa organisasi dunia dan beberapa negara hanya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan KKB, kata Dax, berusaha mencari posisi tertinggi di organisasi.

“Masing-masing ingin menunjukkan, saya loh yang paling berjasa, kalau yang di luar negeri untuk mencari dana sedangkan yang ada di hutan ingin menunjukan eksistensinya,” kata dia.[Kompas.com]