DPRD Nunukan Dorong Pemerintah Pusat Prioritaskan Nasib Guru Honorer di Perbatasan

BatasNegeri – Anggota DPRD Nunukan Provinsi Kalimantan Utara minta kepada pemerintah untuk memprioritaskan guru honor di perbatasan masuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK).

“Kami dari DPRD Nunukan mengusulkan kepada pemerintah supaya memprioritaskan guru honor yang telah mengabdi selama puluhan tahun di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini,” ungkap anggota DPRD Nunukan Hendrawan di Nunukan, Selasa (19/1), seperti dilansir Antara.

Pemkab Nunukan mengusulkan 525 formasi PPPK khusus tenaga guru kepada Pemerintah pada tahun anggaran 2021–2022, namun belum memperoleh jawaban.

Makanya DPRD Nunukan menyarankan kepada Pemerintah untuk memprioritaskannya. Terlebih guru honor di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia telah mengabdikan diri hingga puluhan tahun di sekolah-sekolah pedalaman dan terpencil.

Ia mengatakan, tenaga guru di wilayah perbatasan khususnya di daerah terpencil dan pedalaman masih sangat kurang, sehingga memanfaatkan masyarakat di wilayah itu untuk mengajar dengan status honorer.

Oleh karena itu, Hendrawan berharap pemerintah dapat membuat kebijakan atau peraturan khusus untuk perekrutan guru PPPK bagi daerah perbatasan. Perekrutan mereka tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya yang berada di perkotaan.

“Memang masih banyak guru honor di pedalaman dan pelosok terpencil di Kabupaten Nunukan masih berijazah SMA atau sederajat. Karena sekolah di tempat tinggalnya membutuhkan guru,” terang dia.

Guru honor yang berijazah SMA sederajat ini pun telah mengabdi hingga puluhan tahun. Namun nasibnya menjadi pegawai yang digaji oleh pemerintah akan tertutup atau tergerus apabila tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi.

Hendrawan akui ada regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah sekaitan dengan tingkat pendidikan guru minimal sarjana (strata satu). Tetapi kondisi pendidikan masyarakat di wilayah perbatasan tidak bisa disamakan dengan perkotaan.

Legislator Partai Nasdem ini menyatakan tidak mungkin mengusulkan kepada pemerintah daerah karena diketahuinya kondisi keuangan yang sangat terbatas saat ini apalagi pandemi covid-19. (validnews)