Riau Menjadi Pintu Penempatan Pekerja Migran Ilegal dan Jalur Perdagangan Orang

BatasNegeri – Provinsi Riau menjadi daerah strategis yang sering dimanfaatkan oleh sindikat penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal untuk memberangkatkan para pekerja, atau jalur perdagangan orang.

Banyaknya wilayah pesisir Riau yang berbatasan langsung dengan negara jiran, membuat Riau menjadi daerah yang disenangi para sindikat. 

Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTP) Pekerja Migran di Indonesia, yang digelar oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang dilaksanakan di Pangeran Hotel Pekanbaru, Senin (4/12/2023).

Data pencegahan penempatan PMI ilegal dan korban TPPO di lingkungan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau sebanyak 586 korban/PMI dari tahun 2022 hingga Oktober 2023.

Plt Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Brigjen Pol Dayan Victor Emanuel Blegur mengatakan, berdasarkan data Polri dari Rekapitulasi Gakum TPPO periode 5 Juni hingga 5 November 2023, didapatkan data Pencapaian Pengungkapan TPPO tertinggi sebanyak 254, dari 2.822 korban yang berasal dari Provinsi Riau. Maka dari itu, pihaknya memberikan apresiasi terhadap Kepolisian Daerah Riau atas pencapaian tersebut.

“Hampir 4 tahun terakhir ada 115.506 PMI-Terkendala. Ada 2.225 PMI yang meninggal, dan kita tangani kepulangan jenazahnya hingga diantar ke rumah keluarganya, dan ada 3.496 PMI yang sakit, dan kita tangani kepulangannya, kita tangani penyembuhannya hingga kepulangan ke kampung halamannya. Serta 100.858 PMI yang mengalami Kendala. Sehingga harus di deportasi yang kita layani kedatangannya dan kita pastikan tiba dengan selamat di daerah asalnya,” kata Brigjen Pol Dayan Victor Emanuel Blegur.

Dikatakannya, hal tersebut merupakan perbudakan modern yang bertentangan dengan hak asasi manusia. “Hal tersebut dilatarbelakangi geografi wilayah kita, cukup banyak dilewati sindikat secara ilegal ke negara Malaysia,” ulasnya.

Ia juga menyampaikan, negara saat ini sedang berada pada situasi Darurat Penempatan Ilegal. “Kita sedang berada pada situasi yang seolah-olah gamang dalam penanganan, bahkan hukum yang harusnya tegak dianggap sedang dilemahkan oleh berbagai pihak, dan pada akhirnya kita khawatir, negara akan dianggap tidak berdaya untuk hadir dalam memberikan pelindungan kepada setiap anak bangsa, mereka yang disebut sebagai pekerja migran,” ujarnya. 

Disampaikannya, memperjualbelikan anak-anak bangsa dalam perdagangan manusia atas nama pekerja migran, sudah berlangsung sangat lama. Pesta pora para sindikat dan mafia mengambil keuntungan besar dari bisnis kotor tersebut, seolah tidak bisa disentuh hukum negara, dan berbagai bentuk eksploitasi, seperti kekerasan fisik, kekerasan secara seksual, gaji yang tidak dibayar semestinya, pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan pelarungan atau pembuangan ke tengah laut, mayat para pelaut korban kekerasan di atas kapal, akan menambah daftar panjang nasib pekerja migran Indonesia- anak-anak bangsa.

“Musuh kita sudah jelas siapa. Mereka adalah para sindikat dan mafia penempatan ilegal yang kadang dibekengi oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan. Jika kita sepakat, bahwa perdagangan orang, perbudakan modern itu adalah tindakan kejahatan.  Maka saatnya kita harus berani mengambil posisi untuk menghentikannya. Jika kita sepakat bahwa para pelaku kejahatan itu adalah pengkhianatan kepada cita-cita bernegara atas nama, kemanusian, maka kita harus berani memeranginya,” tuturnya. 

Sementara itu, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi Riau, Drs H Masrul Kasmy, MSi mengakui, di Provinsi Riau banyak sekali daerah Pelabuhan yang tidak resmi yang dijadikan peluang bagi para sindikat, hal ini sulit diatasi, karena mereka bisa saja menyeberang di sejumlah pulau, seperti di daerah pesisir Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Dumai, termasuk Kabupaten Siak, serta Indragiri Hilir.

“Penyelamatan di perbatasan laut sangat penting dilaksanakan. Karena itu, kami menyambut baik kegiatan rapat koordinasi ini, semoga dengan rapat ini bisa terbentuk kolaborasi antara stakeholder dalam perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi sehingga terselenggaranya kegiatan ini,” tuturnya.[*]

tribunnews.cim