Natuna Ingin Geber Ekonomi Lautnya, tapi ….

BatasNegeri – Natuna disebut merupakan satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berbatasan langsung dengan banyak negara. Selain letaknya yang strategis, wilayah kepulauan yang juga berbatasan dengan Laut China Selatan tersebut ternyata memiliki potensi yang besar, terutama dari lautnya.

Namun, letak strategis dan potensi tersebut dinilai masih belum bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda menilai Pemerintah Indonesia masih melihat Natuna sebagai daerah pinggiran atau perbatasan, padahal Amerika Serikat dan China melihatnya masuk dalam kawasan Laut China Selatan (yang sering diperebutkan).

“Jadi secara geografis, jika dari Natuna ditarik ring 1.000 km, maka Singapura, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh dan Bandar Seri Begawan masuk dalam lingkaran itu. Tapi jika dia perbesar menjadi ringnya 2.000 km, seluruh negeri ibu kota negara Asia itu masuk dan Natuna tengah-tengah. Itulah strategis letaknya natuna,” ujar Rodhial kepada detikcom belum lama ini.

Rodhial menjelaskan Natuna memiliki 172 pulau (30 pulau yang berpenghuni) dan dari seluruh total wilayah Natuna, hanya 2%-nya saja yang daratan. Menurut Rodhial, hal ini juga yang menjadi kendala pemda dalam mengelola potensi yang ada di Natuna.

“Jadi Natuna di samping letak strategisnya yang dikejar negara besar, kita juga memiliki potensi yang diincar negara besar, sampai (bisa) perang, karena memiliki potensi energi dan pangan itu yang dibutuhkan orang hidup di masa depan. Ada 30% migas Indonesia di Natuna, ada 25% perikanan Indonesia di Natuna, tapi itu adanya di laut. Sementara kewenangan kabupaten hanya di darat,” ujar Rodhial.

“Jadi bisa bayangkan dengan wilayah yang sebegitu luas, tapi bupati hanya punya kewenangan yang 2%-nya daratan, sementara 98% itu bukan kewenangan bupati,” imbuhnya.

Sebagai contoh, aturan nelayan kecil lokal (profesi mayoritas warga Natuna) yang masih mengikuti di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lalu juga potensi ekspor ikan Napoleon dari Natuna yang terhambat karena adanya aturan ikan yang dilindungi.

Usulan Jadi Kawasan Ekonomi Baru

Pemerintah Kabupaten Natuna, kata Rodhial, telah mengusulkan agar dibentuknya Natuna sebagai kawasan ekonomi baru, baik sebagai Kawasan Ekonomi Khusus atau otorita ataupun formula lainnya. Yang penting, menurutnya, potensi tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.

“Karena Natuna kalau dibangung pemda dengan APBD yang hari ini saja tidak sampai Rp 1 trilun itu hampir ratusan tahun kita bisa bangun. Sementara di wilayah Natuna ini dia sebenarnya bisa dijadikan kawasan ekonomi baru dengan perbatasan dengan banyak negara tersebut. Dan dia bisa kemudian dilewati semua kapal yang lewat di Selat Singapura. Jadi Singapura bisa memanfaatkan kapal-kapal yang lewat itu, kita tidak,” jelasnya.

Ia menegaskan perlunya kebijakan khusus untuk mengembangkan Natuna, seperti pembangunan infrastruktur, penggeonjotan produksi yang memadai hingga pengembangan sumber daya manusianya.

Sebab saat ini, Rodhial mencontohkan, untuk kebutuhan logistik warga Natuna saja masih diambil dari luar.

Ia pun mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membangun Natuna berdasarkan lima pilar, yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, migas, pertahanan dan keamanan, serta lingkungan hidup.

Bukan Destinasi Transit

Penetapan Natuna sebagai geopark pada tahun 2018 juga bisa menjadi daya tarik untuk menarik wisatawan. Pada sisi lain, potensi ‘surga bawah laut’ Natuna juga bisa menjadi magnet bagi para pencinta diving dan snorkeling.

Namun, kata Radhial, Natuna merupakan destinasi akhir, bukan destinasi transit seperti Batam. Pada sisi lain, ada beberapa faktor lain yang membuat Natuna sulit dikunjungi banyak orang.

“Jadi kalau orang tidak betul-betul ke Natuna, dia tidak ke Natuna, beda dengan Batam. Jadi membangun pariwisata natuna itu tidak mudah, harus ada treatment sendiri,” ujarnya.

“Terus kendala membangun pariwisata, bukan hanya destinasi tujuan akhir, tetapi juga transportasi, sehingga harga tiket hari ini sangat mahal. Tapi banyak orang bilang Raja Ampat itu tiketnya lebih mahal, padahal Raja Ampat itu menjual alam. Sementara Natuna punya alam, punya kuliner, punya budaya, jadi kita harus mengemas sebenarnya pariwisata apa yang menjadi tren orang ingin datang,” jelasnya.

Adapun untuk infrastruktur telekomunikasi, Natuna merupakan satu dari 57 kabupaten yang masuk dalam pemerataan jaringan telekomunikasi dalam proyek Palapa Ring dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo. Sejak proyek ‘tol langit’ itu beroperasi pada 2 Maret 2018, sudah banyak transformasi digital
yang terjadi di Natuna.

“Berpengaruh, daerah seperti Natuna ini terutama urusan internet, jaringan telekomunikasi itu penting, karena wilayahnya terpisah-pisah, dia harus memanfaatkan digitalisasi kalau untuk maju. Palapa Ring Barat misalnya, itu kalau bisa kabel optik itu juga nyambung ke pulau-pulau (lain), bukan hanya Pulau (Bunguran) Besar ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Rodhial menyebut banyak hal yang harus dibicarakan secara komprehensif, supaya potensi-potensi tersebut menjadi sesuatu yang berguna.

“Seringa orang bilang begini, laut Natuna utara punya potensi, tapi negara yang melakukan ilegal fishing, seperti Thailand, Vietnam, yang sering mencuri di laut Natuna utara mendapat uang yang sangat banyak dari mencuri itu. Sementara kita yang memiliki laut yang luas itu justru keluar uang banyak untuk mengurus laut itu. Itu sesuatu yang agak aneh,” ujarnya.

“Jadi bagaimana kita berusaha memanfaatkan laut itu sumber penghasilan. Kita bicara laut, tapi kabupaten mana yang memang mendapatkan uang dari laut, tidak ada juga. Jadi ini yang harus duduk bersama, kami membutuhkan pemikir, konseptor, anggaran, kebijakan yang lebih pro kepada laut. Jadi bukan hanya slogan saja bahwa laut itu punya potensi besar, tapi potencial lost-nya juga besar,” pungkasnya.[*]

detik.com