2 Maret 2024

batasnegeri.com

Membangun Indonesia dari Pinggiran

Sekretaris BNPP Prof Zudan: Pos Lintas Batas Harus Menjadi Sentra Industry Produk Sebuah Daerah

BatasNegeri – Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Prof Zudan Arif Fakhrullah menyatakan, menjaga perbatasan sangat penting karena negara Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Dia memiliki garis pantai nomor dua terpanjang di dunia.

“Pos Lintas Batas harus menjadi sentra industry yang bisa mendominasi produk di sebuah daerah maupun daerah di sekitarnya. Bukan hanya pos keluar dan masuk orang atau barang,” ujar Prof Zudan dalam acara “Silaturahmi dan bincang santai dengan Prof. Zudan/Sekretaris BNPP” di Kantor BNPP, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).

Acara tersebut juga dihadiri oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, yang juga Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon; Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Jeffry A. Rahawarin; Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Makhruzi Rahman; Kelompok Ahli (Pokli) BNPP, Hamidin Ajiamin; para Asisten Deputi, staf dan wartawan.

Prof Zudan menegaskan, menangani perbatasan tidak bisa dikerjakan oleh satu lembaga saja. Ini merupakan tanggung jawab lintas lembaga dan juga pusat-daerah sehingga koordinasi menjadi kata kunci dalam penanganan perbatasan di Indonesia.

Pengelolaan perbatasan dituntut untuk bisa menciptakan manusia yang pintar, yang dicerminkan dari pendidikan. “Masyarakatnya juga harus memiliki lapangan pekerjaan yang bisa mendatangkan penghasilan. Karena itu, unsur tersebut kita gunakan untuk mendesain agar masyarakatnya sejahtera. Dan hal ini tidak mudah,” ujarnya.

Dimensi security perbatasan berkaitan dengan wilayah kedaulatan dan terkait dengan simbol sebuah negara. Negara asing yang memasuki perbatasan sebuah negara adalah ancaman atau tantangan bagi kedaulatan negara secara keseluruhan.

Dimensi kesejahteraan, kata Prof Zudan, ditunjukkan oleh adanya pemerataan pembangunan. Pembangunan tidak hanya terpusat di tempat tertentu atau di pusat kota, tapi juga di daerah perbatasan. Karena itu, setiap daerah perbatasan harus dikembangkan dan dibangun agar terwujud keadilan dalam masyarakat di semua daerah.

Untuk itu, kata Zudan, BNPP bekerja sama dengan 27 Kemeterian/Lembaga, 15 provinsi, dan 54 kabupaten/kota di kawasan perbatasan negara untuk mengusahakan pembangunan di wilayah perbatasan negara tersebut.

Pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait penyediaan air minum, menyiapkan BTS dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan menyiapkan rumah sakit dan tenaga kesehatan dengan Kementerian Kesehatan. Demikian pun dengan Kementerian Pendidikan untuk mengusahakan guru atau tenaga kependidikan.

Prof. Zudan memberikan gambaran proyeksi anggaran untuk tahun berikutnya. “Dana tersebut berasal dari 31 kementerian/lembaga, kecuali 4 kementerian dan 1 lembaga yang jumlahnya tidak tercantum,” paparnya.

Dari rincian anggaran kurang dari satu miliar, Kementerian/lembaga seperti TNI, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian ESDM memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, rumah sakit, dan pendidikan.

Pemerintah memprioritaskan sektor-sektor penting dalam pembangunan wilayah perbatasan. Tampak keterlibatan BNPT dan BNN. BNPT dengan alokasi Rp 456 juta, serta BNN dengan alokasi Rp 829 juta, menunjukkan peran krusial keduanya dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan.

Sementara itu,  Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,2 triliun, diikuti oleh Kementerian Sosial dengan anggaran sebanyak Rp 2,3 triliun. Selain itu, turut menyumbangkan dana signifikan untuk mendukung program pengelolaan batas wilayah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Keamanan.

Alokasi anggaran sebesar Rp 8,6 triliun untuk pengelolaan batas wilayah menjadi langkah strategis pemerintah dalam memajukan kawasan perbatasan. “Alokasi anggaran yang mengesankan sebesar Rp 8,6 triliun untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan pada tahun 2023,” katanya.

Melalui kolaborasi antar kementerian/lembaga, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah yang memerlukan perhatian khusus. Kolaborasi lintas sektor ini, harapnya, dapat mencapai pencapaian maksimal dan memaksimalkan manfaat anggaran yang telah dialokasikan.

“Dengan proyeksi anggaran yang positif untuk tahun-tahun mendatang, diharapkan pembangunan di wilayah perbatasan dapat berlangsung lebih optimal,” ujar Zudan.

Zudan berharap agar anggaran di tahun 2024 dapat bertambah besar lagi, mengingat tuntutan yang semakin meningkat di daerah. “Nanti anggaran di tahun 2024 mudah-mudahan bertambah besar lagi karena kebutuhan di daerah itu bertambah ada yang minta infrastruktur jalan, jembatan, rumah sakit, pendidikan untuk tenaga kesehatan, untuk jaringan BTS, banyak sekali,” jelasnya.

Pemerintah, katanya, mempertimbangkan efektivitasnya selama satu tahun, dengan fokus pada pencapaian yang signifikan. Bahwa koordinasi yang baik antar kementerian/lembaga menjadi kunci keberhasilan inisiatif ini.

“Inisiatif ini menjadi penting, mengingat peran krusialnya dalam menjaga keamanan dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah perbatasan. Kita bekerja sebagai tim yang besar untuk mengolah kawasan perbatasan,” kata Zudan.[*]

askara.co