Infrastruktur Kerakyatan di Pulau Terluar

BatasNegeri – Titik-titik wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T), mendapat perhatian serius pemerintah, dalam satu dasawarsa (2015-2024) terakhir. Sejumlah infrastruktur kerakyatan strategis dibangun di sana. Di antaranya, prasarana air bersih, sanitasi, jalan lingkar pulau terpencil, termasuk jembatan gantung. Hal tersebut juga merupakan bukti nyata pemerintah hadir secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu titik 3T itu adalah Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Wilayah yang ada di utara Pulau Sulawesi itu juga merupakan wilayah paling utara di Indonesia Timur. Daerah yang sempat dikunjungi Presiden Joko Widodo, pada Kamis, 28 Desember 2023 itu berbatasan langsung dengan Provinsi Davao Barat dan Timur, Mindanao, Filipina Selatan, Filipina.

Dari total luas 38.051,02 km², sekitar 37.800 km² (95,24%) adalah laut dan sisanya 1.251,02 km² (4,76%) adalah daratan. Kabupaten Kepulauan Talaud memang merupakan daerah bahari. Pada pertengahan 2023, penduduk di wilayah ini berjumlah total 100.772 jiwa.

Jumlah KK miskin adalah 12.680 (9,50%), dan jumlah pencari kerja laki-laki 10.832 orang, perempuan 8.990 orang total 17.822 orang (BPS Kabupaten Kepulauan Talaud dalam angka 2022). Pada akhir 2022, Kabupaten Kepulauan Talaud berpenduduk 113.521 jiwa, dengan kepadatan 103/jiwa/km^2.

Ada dua pulau besar di sana, yaitu Karakelang, dan Salibabu. Ditambah dengan pulau-pulau kecil lainnya, baik yang berpenghuni maupun tidak, di antaranya adalah Pulau Kabaruan, Pulau Miangas, Pulau Kakorotan, Pulau Marampit, Pulau Karatung, Pulau Mangupun, Pulau Malo, Pulau Intata, Pulau Garat, Pulau Saraa Besar, Pulau Saraa Kecil, Pulau Nusa Topor, Pulau Nusa Dolong, dan Pulau Karang Napombalu (Gunung Laut).

Kinerja Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud yang dinyatakan melalui Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Kontan (PDRB) dan Domestik Regional Bruto berlaku (DRB ADHB), meningkat dari tahun ke tahun. PDRB atas harga berlaku meningkat lebih cepat dibanding atas harga konstan. Keadaan ini mengindikasikan peningkatan harga barang dan jasa di tingkat produsen lebih cepat dibanding produksi barang dan jasa bersangkutan.

Guna menunjang mobilitas masyarakat yang berujung pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas di wilayah darat Kepulauan Talaud sangatlah dibutuhkan. Itu sebabnya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak abai untuk melakukan pembangunan infrastruktur kerakyatan, antara lain konektivitas atau jalan lingkar.

“Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam situs resmi www.pu.go.id yang disimak Indonesia.go.id pada Jumat (12/1/2024).

Peran Infrastruktur

Keberadaan infrastruktur di satu daerah, masih kata Menteri Basuki, memiliki dua peran utama infrastruktur. Pertama, infrastruktur ekonomi, sebagai sarana  produksi dan penunjang pertumbuhan wilayah, seperti jalan tol, energi, dan bendungan. Kedua, infrastruktur sosial, sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan gantung, perumahan, sanitasi, dan irigasi. “Infrastruktur dasar sendiri merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian,” katanya.

Peningkatan infrastruktur dasar di Kepulauan Talaud, jelas Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, dilakukan melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Utara.  Berbagai kegiatan reguler, antara lain, infrastruktur air minum, sanitasi, penataan kawasan dan pendidikan.

“Nilai investasi di Kepulauan Talaud untuk peningkatan infrastruktur air minum sebesar Rp52 miliar, kemudian infrastruktur sanitasi sebesar Rp30,2 miliar, penataan kawasan sebesar Rp9,7 miliar dan pendidikan sebesar Rp30,8 miliar. Sehingga totalnya sebesar Rp122,7 miliar,” jelas Diana.

Pada 2015 telah dilakukan pembangunan SPAM di ibu kota kecamatan (IKK), yaitu di IKK Mangarang, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Dilakukan pula pengembangan dan optimalisasi SPAM di kawasan MBR, yaitu di IKK Melonguane dan IKK Beo.

Selanjutnya pada 2016 dilakukan pembangunan SPAM Kawasan Perkotaan di IKK Mangarang dan IKK Beo Utara. Kemudian pada 2017 dilakukan pengembangan jaringan perpipaan di kawasan perkotaan di IKK Beo Utara. Dan pada 2021 dilakukan optimalisasi SPAM IKK Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Sementara itu, di bidang sanitasi, Kementerian PUPR pada 2021 juga telah melakukan pembangunan TPA sampah di Kepulauan Talaud. Dan pada bidang penataan kawasan, pada 2017 dilakukan peningkatan infrastruktur permukiman khusus di kawasan Pulau Marampit, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud.

“Di bidang pendidikan, dilakukan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah pada 2020 di Alude, Musi, Bantik, dan Makatara. Dilanjutkan pada 2021, dilakukan rehabilitasi dan renovasi sekolah di Kalongan, Tarun, Rainis, Dapalan, dan Nanusa. Total anggaran yang dialokasikan pada 2020 sebesar Rp9,9 miliar dan pada 2021 sebesar Rp18,3 miliar,” tandas Diana.

Tingkatkan Basis Ekonomi

Merujuk data yang dipaparkan Direktur Jenderal Bina Marga PUPR Hedy Rahadian, pada 2024 seluruh jalan sepanjang 199 km di Pulau Talaud ditargetkan akan terhubung dan teraspal mulus seluruhnya. “Tersambungnya infrastruktur konektivitas tersebut tak lain untuk membantu meningkatkan basis ekonomi lokal di kawasan Talaud. Seperti pala, kopra dan ikan,” jelas Hedy.

Pengembangan konektivitas di Kepulauan Talaud tersebut dilakukan secara bertahap sejak 2015. Salah satu program yang dilaksanakan Direktorat Bina Marga PUPR adalah melakukan perbaikan  jalan aspal dengan total sepanjang 124 km.

Dari total 124 km jalan rusak, pada 2015 hingga 2023 dilakukan perbaikan kondisi jalan sepanjang 82 km, dan sisanya dilanjutkan pada 2024 sepanjang 42 km. Kementerian PUPR juga melakukan pengaspalan jalan yang semula merupakan jalan tanah sepanjang 75 km.

Kegiatan preservasi jalan dilakukan di Jalan Esang-Rainis dengan progres fisik sebesar 52%. Kemudian, di Jalan Beo-Esang-Rainis dengan progres fisik sebesar 12%. Kedua kegiatan tersebut ditargetkan selesai pada 2024. Menyusul kegiatan preservasi Jalan Rainis-Melonguane-Beo, Lingkar Kakorotan, dan Lingkar Miangas yang progres fisiknya telah selesai dan mencapai 100%. 

“Dilakukan pula penggantian jembatan sebanyak 21 buah, dengan total panjang 576 meter. Pada 2015–2023 telah diselesaikan sebanyak 19 buah jembatan. Pada 2024 akan dilanjutkan dengan penggantian dua buah jembatan, yaitu Jembatan Panding dan Jembatan Ambia,” terang Hedy.

Dengan dilanjutkannya kegiatan preservasi jalan tersebut, pada 2024, seluruh jalan di Lingkar Talaud sudah beraspal dengan tingkat kemantapan 94%. Adapun total biaya penanganan jalan Lingkar Talaud pada 2015–2024 sebesar Rp1,13 triliun.[*]

indonesia.go.id