Ancaman Krisis Iklim di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

BatasNegeri – Beberapa pihak sempat menyesalkan dalam debat calon wakil presiden tak menyinggung soal lingkungan dan sosial yang dihadapi masyarakat pesisir serta pulau-pulau kecil. Padahal, topik tersebut sesungguhnya sejalan dengan tema lingkungan hidup, pangan, agraria, dan masyarakat adat yang dibahas pada Minggu (21/1/2024).

Sebab faktanya, beberapa pulau kecil dan pesisir di Indonesia kini tengah menghadapi ancaman krisis iklim. Kondisi ini tentu dapat memengaruhi keberlanjutan ekologis, kedaulatan pangan, ketersediaan air bersih, hingga ekonomi masyarakat.

Para pegiat lingkungan memberikan catatan penting mengenai kondisi nyata ancaman krisis iklim yang dihadapi masyarakat pesisir serta pulau-pulau kecil itu. Kepala Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nawawi, menyebut banyak desa di wilayah pesisir, misalnya di Pekalongan, Jawa Tengah, yang hilang dan penduduknya harus pindah akibat peningkatan air laut.

Sedangkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengungkapkan, sejak tahun 1960-an Jakarta telah kehilangan enam pulau dan 23 pulau lainnya saat ini sedang dalam kondisi krisis karena perubahan iklim. Tidak hanya itu, penguasaan pulau oleh korporasi pariwisata dan reklamasi perluasan pulau juga telah mengancam ruang hidup masyarakat pesisir.

Karenanya sangat disayangkan, tidak dibahasnya isu pesisir dan pulau-pulau kecil ini tampaknya menegaskan para cawapres kurang memiliki visi Bahari. Perlu diingat Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga visi ‘Bahari’ sejatinya menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.

Namun demikian, kita boleh berharap para cawapres akan dapat membangun strategi pemulihan lingkungan dan menahan laju kerusakan ekologi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebab perlindungan ruang hidup masyarakat pesisir dalam rangka menegakkan keadilan sosial-ekologis adalah mandat konstitusi yang harus dilaksanakan.[*]

rri.co.id