Alkatiri Sebut Batas Negara Bukan Membedakan Masyarakat

BatasNegeri – Presiden Otonomi Khusus Oekusi (RAEOA dan ZEEEM Timor Leste), Dr. Mari Bin Amude Alkatiri menegaskan, batas negara yang dibuat oleh pemerintah bukan bertujuan membedakan masyarakat. Namun hanya untuk kepentingan administratif semata.

Alkatiri mengatakan hal itu dalam acara kunjungan kerja Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mengunjungi Distrik Oecusse (Oekusi) di negara Timor Leste, Senin (10/12/2018) dalam rangka membahas kerja sama bidang sosial, budaya dan ekonomi bagi daerah perbatasan kedua negara.

“Sering saya katakan ketika para tokoh politik sudah menetapkan perbatasan, bukan berarti membedakan masyarakat, tapi hanya untuk membatasi satu dengan yang lain untuk kepentingan setiap masyarakat masing-masing di rumah untuk hidup lebih baik lagi,” kata Alkatiri.

Mari Alkatiri mengungkapkan, saat menjabat perdana menteri dan mengunjungi Jakarta pada tahun 2003, dirinya menyampaikan kepada Presiden Megawati saat itu bahwa antara Indonesia dan Timor Leste beda negara namun tetap bersama dalam persaudaraan.

“Kita memperkuat lagi hubungan kita, karena tidak ada satu batas pun yang akan mematikan hubungan sosial dan budaya. Itu yang saya katakan kepada Ibu Presiden Megawati pada tahun 2003,” ungkapnya.

Menurutnya, kunjungan Gubernur NTT merupakan momentum yang baik untuk memperkuat lagi kerja sama dalam berbagai aspek.

“Saya sangat bahagia karena raja dari Amfoang juga hadir, seluruh bupati juga hadir dalam pertemuan dan ini yang kita harapkan. Kita bukan berbicara mengenai negosiasi perbatasan. Tapi kita di sini untuk membicarakan tentang aspek sosial, budaya untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih baik,” ujar Mari Alkatiri.

Dikatakannya, ketika pemerintah Distrik Oekusi dan Pemprov NTT bicara tentang sosial dan kultur, berarti juga akan berbicara tentang pembangunan bidang ekonomi.

“Kalau kita masyarakat pulau Timor ini ketika sama-sama berkumpul dalam kegiatan sosial dan budaya serta ekonomi, maka kita akan lebih kuat lagi. Kita akan menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita dapat memberikan contoh yang baik,” ujarnya.

Mari Alkatiri mengatakan, masyarakat Pulau Timor harus keluar dari status yang mengatakan bahwa tanah Timor adalah daerah miskin yang hanya mengharapkan bantuan dari orang luar. Masyarakat Timor harus memiliki kapasitas intelektual, punya kemampuan bekerja dan melakukan inovasi.

Meski mandat yang dipercayakan sebagai Presiden Distrik Oekusi akan berakhir pada 30 Juni 2019, namun Mari Alkatiri percaya bahwa tanah Timor masih membutuhkannya sehingga dirinya tetap memberikan kontribusi untuk membantu masyarakat.

Menanggapi undangan dari Gubernur NTT, Mari Alkatiri mengatakan, dirinya akan berusaha hadir.

“Saya tidak berjanji tapi saya berusaha untuk seratus persen berangkat, menghadiri acara tersebut,” ujarnya.

Mari Alkatiri juga mengungkapkan bahwa tanggal 20 Desember 2018 ada sidang penutupan tahun anggaran sehingga dirinya masih bimbang apakah harus ke Kupang atau ikut sidang di Timor Leste.

“Jika saya ada di Kupang itu lebih gampang mengesahkan anggaran untuk Distrik Oekusi sehingga saya bisa hadir di Kupang. Tapi saya pikir ini tidak ada masalah,” ujarnya.

Selain melakukan pertemuan dengan Mari Alkatiri, Gubernur NTT bersama rombongan mengunjungi beberapa tempat, di antaranya PLBN Oekusi di Sakato, Rumah Sakit Umum di Santa Roja, jembatan Noevevan Bandara Internasional Rota do Sandalo. Viktor dan Mari Alkatiri berkesempatan menanam anakan pohon Cendana di taman bandara.

Acara diakhiri dengan ramah tamah. Mari Alkatiri unjuk kebolehannya dengan mendendangkan lagi bertitel Mai Ita Ha Hutuk. Tak mau hanya duduk manis, Viktor beranjak berdansa dengan seorang cewek Oekusi.

Viktor bersama pasangan lainnya berdansa hingga lagu karya Sikomaulohi dinyanyikan Mari Alkatiri sampai selesai. Tepuk tangan dan decak kagum hadirin diberikan kepada keduanya.[*]

tribunnews