27 Juli 2024

batasnegeri.com

Membangun Indonesia dari Pinggiran

Keterangan : Jumlah pulau terluar  92 pulau (Perpres 78 Tahun 2005) Di daerah tertinggal  66 Pulau terluar (71,7%), 25 pulau berpenghuni dengan jumlah penduduk jiwa (BPS,2008) Pulau terluar di daerah tertinggal tersebar di 23 kabupaten pada 14 provinsi. Daerah Non Perbatasan. 34 Kabupaten DOB. 122 Kabupaten Induk.

Merawat Kedaulatan Melalui Peningkatan Ekonomi Warga di Teras Terdepan NKRI

Perhatian Pemerintah pada wilayah perbatasan negara di era pemerintahan Jokowi telah diimplementasikan secara tepat dengan memajukan segala aspek pembangunan di wilayah-wilayah tersebut. Tidak hanya membangun infrastruktur ekonomi tetapi juga peningkatan SDM melalui pendidikan formal dan non formal dalam rangka menyiapkan masyarakat perbatasan untuk menjadi subyek dari kemajuan itu sendiri.

Papua sebagai salah satu teras depan Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga PNG, mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah perbatasan lainnya.

Merujuk data terkini BPS, presentasi kemiskinan tertinggi tahun 2019 masih didominasi provinsi-provinsi di wilayah perbatasan, yakni Provinsi Papua  dengan angka 26,55 persen, disusul oleh Papua Barat 21,51 persen, dan NTT 20,62 persen. Angka kemisminan itu terpaut sangat jauh dengan daerah-daerah yang secara ekonomi boleh dibilang sudah maju, seperti DKI Jakarta sebesar 3,42 persen, Bali 3,61, dan Kalimantan Selatan 4,47 persen.

Pembangunan berbagai fasilitas di area Pos Lintas Batas Negara (PLBN) adalah bagian dari upaya dan terobosan Pemerintah untuk secara bertahap meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. PLBN diharapkan menjadi sentra ekonomi baru dan menjadi salah satu variabel pengungkit dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah perbatasan.

Contohnya adalah PLBN Terpadu Skouw yang berada di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Setelah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 2017 lalu, di area PLBN ini dalam dua tahun terakhir telah dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah rampung membangun rumah dinas pegawai, Wisma Indonesia, gedung serbaguna, masjid, gereja, fasilitas umum (rest area, ATM Center), fasilitas sosial (ruang terbuka hijau), dan pos TNI/POLRI.

Selain itu juga dibangun area komersil dan pasar sebanyak 304 kios di atas lahan seluas 3600 m2. Untuk memudahkan akses menuju PLBN, Pemerintah juga menyelesaikan pembangunan Jembatan Youtefa atau dikenal dengan Jembatan Holtekamp untuk memangkas jarak dan waktu tempuh dari Kota Jayapura ke perbatasan.

Pembangunan berbagai fasilitas di area PLBN merupakan bagian dari penguatan kedaulatan, terutama untuk daerah perbatasan. Dengan rampungnya pembangunan PLBN Skouw, masyarakt Indonesia agar memberikan dukungan secara memadai kepada Pemerintah Indonesia untuk terus menggenjot pembangunan fasilitas pendukung di PLBN-PLBN lainnya. Karena dengan infrastruktur yang sudah terbangun, diharapkan wilayah perbatasan mampu menggeliatkan bertumbuh positif ekonomi nasional.[*]